Berita

Aksi di Sri Lanka/Net

Politik

Kebijakan Utang Pemerintah Berpotensi Undang Protes Besar seperti di Sri Lanka

RABU, 13 JULI 2022 | 12:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) berpotensi mengundang protes besar-besaran seperti yang terjadi di Sri Lanka.

Begitu pendapat kebijakan publik American Global University Jerry Massie, saat dihubunugi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/7).

"Negara ini semenjak dipegang (Presiden) Jokowi doyan ngutang sama China, yang bikin negara ini default atau gagal bayar utang. akibatnya negara ini bangkrut," ujar Jerry.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini, utang Indonesia saat ini sudah sama tingginya dengan Sri Lanka yang beberapa waktu lalu dihebohkan dengan aksi rakyat kepada pimpinan pemerintahannya.

"Tercatat utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 adalah 50,72 miliar dolar Amerika Serikat. Kejadian ini sama persis dengan Indonesia yang suka ngutang. Bayangkan utang kita sudah tembus Rp 7.000 triliun," paparnya.

Lebih lanjut, Jerry tak memungkiri adanya penurunan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun ini sebesar Rp 804,2 triliun atau setara 4,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini lebih rendah dari perkiraan defisit sebelumnya yang sebesar Rp 868 triliun atau setara 4,85 persen dari PDB," imbuhnya mengungkap.

Akan tetapi, jika utang pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan utang pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, nilainya jelas berbanding jauh.

"Utang SBY dalam 10 tahun Rp 1.3009 trillun tapi Jokowi hanya 4 tahun utangnya sampai Rp 1.809 triliun. Jadi saat SBY turun tahta, utang kita Rp 2.700 triliun. Era Jokowi utang Jokowi naik dramatis Rp 4.300 triliun dan bisa mencapai Rp 5.000 sampai Rp 6.000 triliun," tandasnya.

Populer

Said Merokok di Pesawat Pribadi, Arief Poyuono: Inikah Anggota Dewan Pengusul Hapus Listrik 450 VA?

Sabtu, 17 September 2022 | 11:18

Gatot Nurmantyo: Omongan Effendi Simbolon Upaya Pembusukan TNI

Rabu, 14 September 2022 | 23:40

AHY Bandingkan Pembangunan SBY dan Jokowi, Ridwan Bae: Jokowi Lebih Baik, Saya Punya Data

Sabtu, 17 September 2022 | 19:22

Kapal Kargo Minyak Rusia Berisi 700 Ribu Barel Minyak Mentah Menuju Kuba

Sabtu, 17 September 2022 | 16:40

Terima Maaf Effendi Simbolon, Jenderal Dudung Minta Prajurit TNI AD Lebih Legowo

Kamis, 15 September 2022 | 22:10

Kamarudin Simanjuntak: Penyidik Seperti Tidak Ikhlas Ferdy Sambo Jadi Tersangka

Sabtu, 17 September 2022 | 05:52

Saat Diam Saja Elektabilitas SBY 10 Persen, Kalau Turun Gunung Pasti Demokrat Meroket

Minggu, 18 September 2022 | 09:28

UPDATE

Belum Selesai Dibangun, Tarif Jalan Tol Cisumdawu Bakal Naik Lagi

Minggu, 25 September 2022 | 00:58

Tingkatkan Ketersediaan Minyak Goreng, Mendag Kembali Lepas “Minyakita” untuk Wilayah Timur Indonesia

Minggu, 25 September 2022 | 00:33

Tunainya Misi Maju Kotanya Bahagia Warganya

Sabtu, 24 September 2022 | 23:59

Jadi Penjaga Kedaulatan Pangan, Petani Bukan Pekerjaan Kotor

Sabtu, 24 September 2022 | 23:38

Ada Sambo dan Sudrajad Dimyati, Pakar: Moralitas Penegak Hukum Kita Berada di Titik Nadir

Sabtu, 24 September 2022 | 22:42

Emrus Sihombing: Pola Komunikasi AHY Tidak Dewasa

Sabtu, 24 September 2022 | 22:19

Dihadiri Kapolri, Ketum Persis: Saya Bangga, Berkat Dukungannya Muktamar Aman dan Lancar

Sabtu, 24 September 2022 | 21:52

Komisi IX DPR Dukung Gugatan Perdata Kasus Pembunuhan Adelina Lisao di Malaysia

Sabtu, 24 September 2022 | 21:44

Muspimnas, BMK 57 Bertekad Menangkan Airlangga di Pilpres 2024

Sabtu, 24 September 2022 | 21:26

Prof Muradi: Ferdy Sambo Mustahil Bebas dari Jerat Hukuman

Sabtu, 24 September 2022 | 21:03

Selengkapnya