Berita

Aksi di Sri Lanka/Net

Politik

Kebijakan Utang Pemerintah Berpotensi Undang Protes Besar seperti di Sri Lanka

RABU, 13 JULI 2022 | 12:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) berpotensi mengundang protes besar-besaran seperti yang terjadi di Sri Lanka.

Begitu pendapat kebijakan publik American Global University Jerry Massie, saat dihubunugi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/7).

"Negara ini semenjak dipegang (Presiden) Jokowi doyan ngutang sama China, yang bikin negara ini default atau gagal bayar utang. akibatnya negara ini bangkrut," ujar Jerry.


Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini, utang Indonesia saat ini sudah sama tingginya dengan Sri Lanka yang beberapa waktu lalu dihebohkan dengan aksi rakyat kepada pimpinan pemerintahannya.

"Tercatat utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 adalah 50,72 miliar dolar Amerika Serikat. Kejadian ini sama persis dengan Indonesia yang suka ngutang. Bayangkan utang kita sudah tembus Rp 7.000 triliun," paparnya.

Lebih lanjut, Jerry tak memungkiri adanya penurunan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun ini sebesar Rp 804,2 triliun atau setara 4,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini lebih rendah dari perkiraan defisit sebelumnya yang sebesar Rp 868 triliun atau setara 4,85 persen dari PDB," imbuhnya mengungkap.

Akan tetapi, jika utang pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan utang pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, nilainya jelas berbanding jauh.

"Utang SBY dalam 10 tahun Rp 1.3009 trillun tapi Jokowi hanya 4 tahun utangnya sampai Rp 1.809 triliun. Jadi saat SBY turun tahta, utang kita Rp 2.700 triliun. Era Jokowi utang Jokowi naik dramatis Rp 4.300 triliun dan bisa mencapai Rp 5.000 sampai Rp 6.000 triliun," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya