Berita

Aksi di Sri Lanka/Net

Politik

Kebijakan Utang Pemerintah Berpotensi Undang Protes Besar seperti di Sri Lanka

RABU, 13 JULI 2022 | 12:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) berpotensi mengundang protes besar-besaran seperti yang terjadi di Sri Lanka.

Begitu pendapat kebijakan publik American Global University Jerry Massie, saat dihubunugi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/7).

"Negara ini semenjak dipegang (Presiden) Jokowi doyan ngutang sama China, yang bikin negara ini default atau gagal bayar utang. akibatnya negara ini bangkrut," ujar Jerry.


Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini, utang Indonesia saat ini sudah sama tingginya dengan Sri Lanka yang beberapa waktu lalu dihebohkan dengan aksi rakyat kepada pimpinan pemerintahannya.

"Tercatat utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 adalah 50,72 miliar dolar Amerika Serikat. Kejadian ini sama persis dengan Indonesia yang suka ngutang. Bayangkan utang kita sudah tembus Rp 7.000 triliun," paparnya.

Lebih lanjut, Jerry tak memungkiri adanya penurunan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun ini sebesar Rp 804,2 triliun atau setara 4,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini lebih rendah dari perkiraan defisit sebelumnya yang sebesar Rp 868 triliun atau setara 4,85 persen dari PDB," imbuhnya mengungkap.

Akan tetapi, jika utang pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan utang pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, nilainya jelas berbanding jauh.

"Utang SBY dalam 10 tahun Rp 1.3009 trillun tapi Jokowi hanya 4 tahun utangnya sampai Rp 1.809 triliun. Jadi saat SBY turun tahta, utang kita Rp 2.700 triliun. Era Jokowi utang Jokowi naik dramatis Rp 4.300 triliun dan bisa mencapai Rp 5.000 sampai Rp 6.000 triliun," tandasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya