Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev/Net
. Melemahnya euro saat ini tidak lepas dari pengaruh Inggris dan Amerika Serikat. Begitu menurut mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev dalam pernyataannya pada Selasa (12/7).
Pada hari Selasa, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, nilai tukar dolar AS dan euro mencapai paritas - suatu kondisi ketika suku bunga domestik sama dengan suku bunga negara lain setelah mengalami penyesuaian ekspektasi nilai tukar - di Bursa Moskow.
Pergantian peristiwa ini, menurut Medvedev, yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, berarti bahwa prediksi tentang timbulnya krisis sistemik di zona euro mulai menjadi kenyataan.
“Washington bersama-sama dengan London menipu orang-orang Eropa seperti beberapa penipu dalam permainan shell game dengan menarik mereka ke dalam perang ekonomi melawan Moskow," tulis mantan presiden itu di Telegram, seperti dikutip dari
RT."Sebelum memberlakukan 'pembatasan gila' terhadap Rusia, negara-negara Eropa seharusnya menghitung masalah moneter dan ekonomi mereka sendiri," klaim Medvedev, menambahkan bahwa Gedung Putih biasanya menimbang risikonya jauh lebih baik.
"Tetapi 'orang-orang bodoh Eropa yang berguna' lebih menderita karena belas kasihan Amerika," ujarnya.
Mantan kepala negara itu mengatakan bahwa transisi ke metode pembayaran perdagangan baru, termasuk penggunaan mata uang nasional – rubel Rusia, yuan China, rupee India, dan lainnya – akan menjadi perlindungan terbaik terhadap euro yang membusuk. Dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan negara-negara BRICS akan memiliki mata uang cadangan baru.
"Dunia modern jelas membutuhkan lebih dari dolar, euro, dan poundsterling. Untuk saat ini, 1 dolar = 1 euro. Simpan tabungan dalam rubel!," tulis Medvedev.
Dalam sebuah pernyataan Medvedev pernah mengatakan bahwa para pemimpin Eropa melakukan "bunuh diri" ekonomi di bawah tekanan AS.
Uni Eropa, bagaimanapun, menegaskan bahwa anggotanya menyadari konsekuensi serius dari sanksi anti-Rusia untuk ekonomi mereka sendiri.
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Joseph Borell juga sudah menyadari risiko tersebut.
"Tapi ini adalah harga yang harus dibayar untuk melindungi demokrasi dan hukum internasional, dan kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dalam solidaritas penuh," kata Borrell awal bulan ini.
