Berita

Wakil Ketua Umum Dekopin Nasional Ferry Juliantono (kanan) dan Andrianto (dua kiri) saat ziarah di makam Wakil Presiden RI pertama, Mochammad Hatta/Ist

Politik

Ziarah ke Makam Bung Hatta, Aktivis: Koperasi Sebagai Sokoguru Makin Jauh Ditinggalkan

SELASA, 12 JULI 2022 | 13:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) bersama sejumlah aktivis reformasi 1998 menggelar acara ziarah ke makam Wakil Presiden RI pertama, Mochammad Hatta, di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa (12/7).

Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Andrianto yang hadir pada kegiatan itu mengatakan, ziarah dilakukan dalam rangkaian perayaan Hari Koperasi Nasional.

Di era saat ini, kata Andrianto, ekonomi Indonesia bergerak jauh dari semangat koperasi, yaitu ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan.


"Situasi hari ini, ekonomi sudah sangat liberalistik. Sehingga para oligarki menguasai hajat hidup rakyat banyak," ujar Andrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Padahal, kata dia, Pasal 33 UUD 1945 telah mengatur fundamen sistem perekonomian nasional. Tepatnya, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar atas asas kekeluargaan.”

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut, lanjutnya, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis  persaingan serta atas asas yang sangat individualistik.

"Saat ini, implementasi pasal 33 UUD 45 bahwa koperasi sebagai sokoguru ekonomi sudah makin jauh ditinggalkan," pungkasnya.

Pada kegiatan itu, hadir juga Wakil Ketua Umum Dekopin Nasional Ferry Juliantono, Ketua Dewan Penasihat Dekopin Jimmly Asshiddiqi, aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma, dan lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya