Berita

Konferensi pers Dekopin di Kantor Dekopin Wilayah DKI Jakarta, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (11/7)/RMOL

Politik

Pusara Bung Hatta Akan Jadi Saksi Ikrar Perlawanan Dekopin terhadap Oligarki

SENIN, 11 JULI 2022 | 14:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Momentum perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-75 yang akan diselenggarakan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) dengan berziarah ke makam Bapak Koperasi, Mochammad Hatta, akan dimanfaatkan untuk menyampaikan satu ikrar.

Wakil Ketua Umum Dekopin Nasional, Ferry Juliantono menerangkan, seluruh pengurus Dekopin baik di tingkat pusat maupun daerah akan menyampaikan ikrar perlawanan terhadap oligarki.

"Di hadapan pusara Bung Hatta, besok Dekopin akan melakukan ikrar perlawan terhadap oligarki, dan ikrar untuk menuntut kembali kedaulatan rakyat, menuntut kembali demokrasi ekonomi," ujar Ferry dalam jumpa pers di Kantor Dekopin Wilayah DKI Jakarta, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (11/7).


Ferry menjelaskan, acara yang digelar Dekopin untuk tahun ini, termasuk mengenai ikrar melawan oligarki, sesuai dengan tema yang diangkat. Yaitu "Dari Indonesia untuk Bung Hatta".

Karena itu, Dekopin dalam ikrarnya melawan oligarki akan menyerukan keberlanjutan perjuangan Bung Hatta. Di mana, koperasi adalah tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.

"Korporasi telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah, bukan hanya menguasai ekonomi tapi politik juga. Sehingga, sekarang kita gantikan, memberikan penghargaan dengan melanjutkan perjuangan Bung Hatta, untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang sejajar dengan korporasi dan BUMN," harapnya.

Meski dalam posisi ini Dekopin akan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan perekonomian. Ferry menekankan bahwa koperasi harus tetap diutamakan sebagai tulang punggung pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu besok di tempat pusara yang sakral dan terhormat kami ingin sampaikan, kita tidak main-main dengan ikrar ini. Karena insan koperasi sudah terlalu lama diam, disakiti. Kita terlalu banyak menyaksikkan korporasi diberikan keleluasaan, kesitimewaan oleh pemerintah," demikian Ferry.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya