Berita

Konferensi pers Dekopin di Kantor Dekopin Wilayah DKI Jakarta, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (11/7)/RMOL

Politik

Pusara Bung Hatta Akan Jadi Saksi Ikrar Perlawanan Dekopin terhadap Oligarki

SENIN, 11 JULI 2022 | 14:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Momentum perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-75 yang akan diselenggarakan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) dengan berziarah ke makam Bapak Koperasi, Mochammad Hatta, akan dimanfaatkan untuk menyampaikan satu ikrar.

Wakil Ketua Umum Dekopin Nasional, Ferry Juliantono menerangkan, seluruh pengurus Dekopin baik di tingkat pusat maupun daerah akan menyampaikan ikrar perlawanan terhadap oligarki.

"Di hadapan pusara Bung Hatta, besok Dekopin akan melakukan ikrar perlawan terhadap oligarki, dan ikrar untuk menuntut kembali kedaulatan rakyat, menuntut kembali demokrasi ekonomi," ujar Ferry dalam jumpa pers di Kantor Dekopin Wilayah DKI Jakarta, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (11/7).


Ferry menjelaskan, acara yang digelar Dekopin untuk tahun ini, termasuk mengenai ikrar melawan oligarki, sesuai dengan tema yang diangkat. Yaitu "Dari Indonesia untuk Bung Hatta".

Karena itu, Dekopin dalam ikrarnya melawan oligarki akan menyerukan keberlanjutan perjuangan Bung Hatta. Di mana, koperasi adalah tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.

"Korporasi telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah, bukan hanya menguasai ekonomi tapi politik juga. Sehingga, sekarang kita gantikan, memberikan penghargaan dengan melanjutkan perjuangan Bung Hatta, untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang sejajar dengan korporasi dan BUMN," harapnya.

Meski dalam posisi ini Dekopin akan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan perekonomian. Ferry menekankan bahwa koperasi harus tetap diutamakan sebagai tulang punggung pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu besok di tempat pusara yang sakral dan terhormat kami ingin sampaikan, kita tidak main-main dengan ikrar ini. Karena insan koperasi sudah terlalu lama diam, disakiti. Kita terlalu banyak menyaksikkan korporasi diberikan keleluasaan, kesitimewaan oleh pemerintah," demikian Ferry.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya