Jika Tak Dimoratorium, Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI akan jadi Beban APBN

Utang negara akan terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan, jika pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara atau moratorium pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi (rekap) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sebab, bunga obligasi rekap tersebut merupakan beban bunga di atas bunga selama 24 tahun sejak 1998 yang membuat utang negara terus melambung.

Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho, mengatakan saat ini dana skandal BLBI sedang dikejar oleh Satgas BLBI mencatatkan angka piutang Rp 110 triliun.

Sementara, obligasi rekap mengharuskan APBN membayar bunga rekap puluhan triliun setahun sampai 2043 nanti.

“Sekarang bayar bunga dan cicilan utang per tahun Rp 400 triliun. Beban APBN makin besar, pajak rakyat kecil akhirnya dikejar-kejar. PPN naik, lihat NIK KTP bayar Rp 1.000," kata Hardjuno kepada wartawan, Jumat (8/7).

"Bandingkan dengan obligasi rekap yang membuat pemerintah mensubsidi bank-bank besar sampai Rp 70 triliun setahun dari 1999 sampai 2043 nanti atau kalau ditotal Rp 4.000 triliun sendiri untuk bayar obliigasi rekap,” bebernya.

Menurut dia dalam kondisi tekanan ekonomi saat ini pemerintah mesti benar-benar menekan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan. Terutama dari tindak kejahatan seperti BLBI.

Selain moratorium pembayaran bunga rekap, lanjutnya, pemerintah juga harus memberikan dukungan penuh pada kerja Satgas BLBI dalam upaya menarik piutang negara dalam skandal BLBI.

“Satgas harus dibantu bekerja agar sita aset atau ambil cash para pengemplang itu lebih mudah. Negara sedang butuh pemasukan, tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi ini berat sekali,” demikian Hardjuno.