Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Cegah Dampak Krisis Pangan Dunia, Pemerintah Harus Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Pertanian

JUMAT, 08 JULI 2022 | 17:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian terus berupaya untuk menjaga agar bahan-bahan pokok penting tetap terjaga di sektor produksi serta distribusi. Hal ini, untuk mencegah Indonesia mengalami krisis pangan di tengah ketidakpastian situasi global.

Peringatan itu disampaikan pakar ekonomi pertanian Universitas Negeri Semarang, Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti. Kata Suci, dalam beberapa waktu terakhir, memang dunia sedang mengalami permasalahan pangan dan energi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan harga-harga pangan dan harga energi.

Menurutnya, upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dengan menjaga produksi dan kelancaran distribusi memang perlu diapresiasi. Namun, upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten dan penuh komitmen.


"Upaya untuk menjaga kestabilan produksi bahan pangan harus diimbangi dengan menjaga ketersediaan faktor produksi yang terjangkau seperti lahan, bibit, pupuk, dan juga irigasi," kata dia kepada wartawan, Jumat (8/7).

Pemerintah, lanjutnya, memang telah membangun beberapa infrastruktur pendukung irigasi sektor pertanian, seperti pembangunan bendungan di beberapa daerah. Namun, upaya lain yang harus diperhatikan adalah memastikan akses petani terhadap input produksi strategis lainnya seperti pupuk.

"Para petani tentu harus dipastikan dapat mengakses pupuk sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Pupuk subsidi yang disediakan juga harus terjamin distribusinya dan tidak salah sasaran," jelasnya.

Di sisi lain, Suci menyoroti rencana pembatasan pupuk subsidi yang menjadi isu beberapa bulan terakhir sebagai bagian dari dampak perang Rusia-Ukraina yang membuat langka pasokan bahan baku pupuk.

Dalam pandangan dia, terbatasnya anggaran di dalam negeri memang perlu untuk disiasati agar kebutuhan pupuk para petani tetap terjaga.

"Kebijakan aturan subsidi (pembatasan) yang akan dilakukan tersebut merupakan kebijakan yang rasional dengan kondisi yang ada saat ini. Pada bahan baku pupuk dan dengan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk dari APBN yang terbatas maka, memang implementasi (berbeda) pengaturan subsidi pupuk tersebut," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya