Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto/Net

Politik

Bikin Gaduh, Fraksi PKS Desak Penggunaan MyPertamina Dihentikan

JUMAT, 08 JULI 2022 | 15:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertamina diminta untuk menghentikan uji coba kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor pengguna BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Langkah korporasi tersebut belum tepat waktu, ribet dan bikin gaduh di masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena sosialisasinya yang kurang tepat lantaran masyarakat menganggap setiap pembelian BBM bersubsidi, harus mendaftar dan menggunakan aplikasi tersebut. Padahal maksudnya tidak seperti itu.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/7).

"Harusnya Pertamina cukup dengan menggunakan diksi sederhana seperti "Pendataan Kendaraan Bermotor". Bukan dengan kalimat yang serem-serem seperti Pendaftaran kendaraan bermotor bagi pengguna BBM bersubsidi,” tegasnya.

Sebab pada faktualnya, kata Mulyanto, Pertamina tidak sedang melakukan pendaftaran untuk kemudian “menseleksi”, mana dari kendaraan bermotor tersebut yang boleh menggunakan BBM bersubsidi dan mana yang tidak boleh.

Dengan uji coba ini, kata dia, sebenarnya Pertamina hanya melakukan “pendataan” kendaraan bermotor untuk kemudian diberi QR code. Kelak QR code tersebut akan digunakan sebagai input data dalam pembatasan BBM bersubsidi.

"Jadi, Pertamina sekedar melaksanakan pendataan kendaraan bermotor. Bukan tengah melakukan seleksi mana kendaraan bermotor yang berhak mendapat BBM bersubsidi dan mana yang tidak berhak,” katanya.

“Sebab, kriteria kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut belum ditetapkan oleh pemerintah. Masih sedang digodok," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Menurutnya, itu sekedar langkah persiapan untuk mempercepat implementasi program pembatasan BBM bersubsidi bila kelak diputuskan Pemerintah. Karenanya aksi korporasi ini lebih bersifat sukarela (voluntary) ketimbang kewajiban (mandatory) bagi pengguna BBM bersubsidi.

Atas dasar itu menurut Mulyanto, kata “pendaftaran” dan “pengguna BBM bersubsidi” ini yang menjadi biang keladi kegaduhan dan memunculkan histeria publik, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke aplikasi MyPertamina.

“Jadi sudahlah, Pertamina tidak usah bikin gaduh," kata Mulyanto.

“Pertamina perlu membangun komunikasi publik yang lebih baik dengan kalimat-kalimat yang sederhana, mudah dimengerti dan adem bagi publik. Dari pada ribet, lebih baik pendataan aplikasi MyPertamina ini dibatalkan saja, tunggu sampai revisi Perpres No. 91/2014 terbit,” imbuhnya.

Populer

Said Merokok di Pesawat Pribadi, Arief Poyuono: Inikah Anggota Dewan Pengusul Hapus Listrik 450 VA?

Sabtu, 17 September 2022 | 11:18

AHY Bandingkan Pembangunan SBY dan Jokowi, Ridwan Bae: Jokowi Lebih Baik, Saya Punya Data

Sabtu, 17 September 2022 | 19:22

Kapal Kargo Minyak Rusia Berisi 700 Ribu Barel Minyak Mentah Menuju Kuba

Sabtu, 17 September 2022 | 16:40

Kamarudin Simanjuntak: Penyidik Seperti Tidak Ikhlas Ferdy Sambo Jadi Tersangka

Sabtu, 17 September 2022 | 05:52

Saat Diam Saja Elektabilitas SBY 10 Persen, Kalau Turun Gunung Pasti Demokrat Meroket

Minggu, 18 September 2022 | 09:28

Ganjar Ngaku Tak Kenal Eko Kuntadhi, PA 212: Ngibul yo ngibul Tapi Ojo Ngono Toh, Mas Ganjar

Sabtu, 17 September 2022 | 03:28

Sindir AHY, Direktur PPI: Faktanya, Publik Melihat Jokowi Massif Membangun Infrastruktur

Minggu, 18 September 2022 | 09:58

UPDATE

Aktivitas Politik China Berjalan Normal, Rumor Kudeta Xi Jinping Sebatas Psy-War Barat?

Senin, 26 September 2022 | 09:35

Namanya Diusulkan PPP Jakarta, Anies Bahas Capres Usai 16 Oktober

Senin, 26 September 2022 | 09:34

Negaranya Dilanda Krisis Ekonomi Parah, Menteri Keuangan Pakistan Mundur

Senin, 26 September 2022 | 09:23

Ketua MA Gagal Besar dalam Membina Hakim dan Aparatur Peradilan

Senin, 26 September 2022 | 09:18

Hari Ini, Lukas Enembe Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka di Gedung Merah Putih KPK

Senin, 26 September 2022 | 08:58

Sempat Mogok Beroperasi Karena Maraknya Pembobolan, Bank-bank di Lebanon Hari Ini Buka Kembali

Senin, 26 September 2022 | 08:57

Pakar Pidana: Jika Merasa Tidak Bersalah, Lukas Enembe Seharusnya Kooperatif saat Dipanggil KPK

Senin, 26 September 2022 | 08:55

Tim Bayangan Diduga Jadi Penyebab RUU Sisdiknas Carut Marut, Pengamat: Bubarkan!

Senin, 26 September 2022 | 08:44

Senator AS: Joe Biden akan Menghadapi Pemakzulan jika Partai Republik Menang Pemilihan Paruh Waktu

Senin, 26 September 2022 | 08:40

Serbia Tidak Akan Akui Hasil Referendum Donbas yang Ingin Gabung ke Rusia

Senin, 26 September 2022 | 08:25

Selengkapnya