Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini (kiri) bersama aktivis lingkungan dari Drivers Clean Action Swietenia Puspa Lestari/Ist
Rencana Badan Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang akan membuat regulasi pelabelan risiko Bisfenol A (BPA), disambut kekecewaan kalangan aktivis lingkungan.
Pasalnya, BPOM mengklaim, pelabelan itu sebagai upaya perlindungan pemerintah atas potensi bahaya dari peredaran luas galon isi ulang di tengah masyarakat.
Kekecewaan pada rencana itu, salah satunya disuarakan aktivis lingkungan dari
Drivers Clean Action Swietenia Puspa Lestari dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Menyoal Pelabelan Kemasan dan Dampaknya terhadap Lingkungan" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/6).
“Permasalahan galon guna ulang harus dilabeli ini membuat kami-kami (aktivis lingkungan) patah hati, karena kami merasa ada narasi yang dibangun, bahwa galon sekali pakai lebih baik daripada galon ulang,†kata Tenia.
Dikatakan Tenia, sudah ada petisi yang didukung sebayak 50.000 orang lebih yang menolak galon sekali pakai. Dia menyayangkan juga, sudah masuknya propaganda galon sekali pakai lebih baik dari galon isi ulang.
“Kekhawatiran kami edukasi iklan-iklan sudah masuk ke sinetron-sinetron menyatakan galon sekali pakai itu lebih baik,†ungkap Tenia.
“Dengan adanya isu kisruh BPA ini, masyarakat yang tadinya sudah beralih ke guna ulang isi ulang terpaksa atau merasa harus pindah ke sekali pakai. Itu harus dicegah agar tidak kejadian salah persepsi tadi,†sambungnya.
Keluh kesah Tenia, mendapat sambutan baik dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini. Kata dia, masyarakat memang perlu diedukasi tentang tata kelola limbah dari sampah plastik.
“Jadi, kalau kita lihat di masyarakat tentang plastik ini kan tidak hanya masyarakat itu enggak tahu, masyarakat enggak paham betul, apa yang harus dikritik terhadap sampah plastik ini,†ujar Anggia.
Legislator PKB ini mendorong agar pemerintah segera membuat regulasi komprehensif terkait pengelolaan sampah plastik.
“Artinya sebenarnya harus ada kebijakan yang memang komprehensif. Kalau kita memang harus benar-benar mengelola atau punya komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan sampah,†pungkasnya.
