Berita

Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono saat jadi narasumber di seri diskusi Tanya Jawab Cak Ulung/Repro

Politik

Ferry Juliantono Usul Pendirian ACT Perjuangan

KAMIS, 07 JULI 2022 | 18:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons izin pengumpulan uang dan barang yang dicabut Kementerian Sosial (Kemensos), Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono menyarankan lembaga filantropi Aksi Cepat tanggap (ACT) agar mendirikan ACT Perjuangan.

Saran itu ia sampaikan usai menjadi narasumber seri diskusi Tanya Jawab Cak Ulung Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/7).

Menurut Ferry, pihak ACT harus segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, pihak ACT bisa mendirikan ACT Perjuangan.

Alasan Ferry mengusulkan hal itu, karena di dalam lembaga ACT terdiri dari lebih dari seribu orang yang menjadi pegawai. Apalagi, sejak berdiri 17 tahun lalu ACT telah terbukti telah berkontribusi membantu banyak orang.

"Pemerintah terlalu gerak cepat mencabut izin ACT, kesannya diskriminatif. Sebaiknya ACT bentuk saja ACT perjuangan," demikian kata Ferry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/7).

Pihak SI kata Ferry siap membantu ACT untuk melakukan langkah-langkah hukum menyikapi pencabutan izin Kemensos. Ia juga mengaku sudah menyiapkan tim untuk membantu kuasa hukum pihak ACT jika memang diperlukan.

Bahkan, Ferry juga menegaskan bahwa pihaknya siap menampung para pegawai ACT yang terimbas penutupan izin operasionalnya ACT.

Sejak awal, Ferry melihat pemerintah nampak terlalu cepat menyikapi masalah yang menimpa ACT. Di sisi lain, Ferry menilai, pemerintah tidak bersikap tanggap saat ada masalah terkiat yayasan yang mengurusi PCR yakni PT Bumi Sukseindo (BSI).
Saat terungkap di balik PT BSI ada kepemilikan dua orang dalam pemerintah seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir masalahnya menguap begitu saja.

Populer

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Beberapa Hari Sebelum Invasi Ukraina, Pangeran Saudi Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Tiga Perusahaan Rusia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:19

Kabareskrim Sosok "Jenderal" di Balik Pencabutan Kuasa Bharada E yang Diungkap Deolipa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:57

Sumber Anggaran Satgassus yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo Dipertanyakan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:15

Partai Besutan Din Syamsuddin Daftar ke KPU, Mayoritas Diisi Kaum Muda

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:35

UPDATE

Indikasi Tindak Pidana Korupsi Anak Jokowi Masih Sumir, Pelapor Belum Punya Data Pendukung

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:25

Ternyata Klaim Tak Lagi Impor Itu Beras Konsumsi, Siapa Kibuli Jokowi?

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:16

Australia Akan Beri Bantuan Tambahan Untuk Sri Lanka Senilai 371 Miliar Rupiah

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:09

Erdogan: Turki Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Putin dan Zelensky

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:09

Lantik Kasat Manggala dan Kasat Binlat IPDN, Tito Karnavian Tekankan Kedisiplinan dan Kerapihan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:54

Putri Candrawathi Tersangka dan Kerajaan Sambo

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:45

Kasus Suap Bupati Mukti Agung Wibowo, Dosen Hingga Pejabat Pemkab Pemalang Dipanggil KPK

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:31

Mardani Maming Punya Saham, KPK Telusuri Proses Pembentukan Perusahaan PT Permata Abadi Raya

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:31

Paling Lama Pekan Depan Irjen Ferdy Sambo Jalani Sidang Kode Etik

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:20

Bawaslu Ungkap Dua Langkah Hukum Bisa Diambil 16 Parpol yang Gagal Ikut Pemilu 2024

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:13

Selengkapnya