Berita

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo/Ist

Politik

Direktur IPI Sarankan Suharso Monoarfa Bijak Memikirkan Masa Depan PPP Jelang Pemilu 2024

RABU, 06 JULI 2022 | 23:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa diminta untuk bijak berpikir tentang masa depan partai berlambang kabah menjelang Pemilu Serentak 2024 di tengah kegaduhan dan kritik dari kader-kadernya.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menanggapi kegaduhan di internal PPP yang meminta Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.

Kegaduhan itu adalah soal dugaan kasus gratifikasi dalam penggunaan pesawat jet pribadi oleh Suharso menjelang Muktamar PPP pada tahun 2020. Hingga kini, dugaan kasus tersebut mengambang tanpa penjelasan.


Selain itu, juga soal dugaan pada bertambahnya harta Suharso di tahun 2021. Setidaknya, harta Suharso bertambah Rp 3,2 miliar.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Suharso pada 2020 sebesar Rp 69.793.308.036. Sementara pada 2021, naik menjadi sebesar Rp 73.064.251.480.

“Jika kasus gratifikasi pesawat jet pribadi dan pemalsuan LHKPN benar adanya, lebih baik Suharso mundur untuk menyelamatkan partai. Hal tersebut perlu dilakukan agar partai punya waktu untuk konsolidasi jelang 2024 nanti,” kata Karyono Wibowo kepada wartawan, Rabu (6/7).

Menurutnya, sikap diam yang dilakukan Suharso selama ini semakin memperkuat dugaan pada kasus tersebut. Dia juga meminta KPK untuk lebih tegas menanggapi dugaan kasus korupsi ini.

“Kelihatannya Suharso sulit membantah. Jika bungkam kan bisa jadi benar dan patut diduga melakukan hal tersebut,” katanya.

“Seharusnya KPK juga tidak hanya menanggapi kasus ini secara normatif, saya kira harus lebih tegas. Sebab, kasus ini menduga seorang pejabat negara dan harusnya jadi prioritas penanganan dugaan korupsi,” demikian Karyono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya