Berita

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani/Net

Politik

Jika Paksakan Usung Puan Maharani pada Pilpres 2024, PDIP Terancam Konflik hingga Perpecahan

RABU, 06 JULI 2022 | 09:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puan Maharani bisa menciptakan kondisi kurang baik bagi PDI Perjuangan menuju 2024. Jika PDIP memaksakan Puan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, konflik internal hingga kehancuran bisa dialami partai banteng moncong putih itu.

Demikian analisis Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi hasil RMOLVote "9 Capres 2024" yang menampilkan nama Puan berada di urutan kelima dengan perolehan 8.939 dukungan atau 10,89 persen dari total dukungan sebanyak 82.093 pemilih.

"Ancaman (bagi PDIP) akan terjadi apabila Puan tetap dipaksakan maju, akan terjadi konflik internal yang tidak akan dapat terbendung," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).


Saiful menilai, meskipun Ketua DPR RI ini masuk lima besar RMOLVote, kehancuran PDIP akan terjadi apabila Puan tetap diajukan sebagai kandidat pada 2024 yang akan datang.

"Karena PDIP sendiri ada simpul Ganjar Pranowo yang hampir pasti akan mencalonkan diri pada 2024. Ancaman perpecahan itulah yang akan menjadi harapan parpol lain, yang saya kira dengan terpecahnya suara PDIP akan mengakibatkan tidak optimalnya suara kandidat yang berasal dari kader PDIP, baik Puan maupun Ganjar," papar Saiful.

Untuk itu, Saiful menyarankan, PDIP berkoalisi dengan partai politik (parpol) lainnya untuk "mengawinkan paksa" Puan dengan tokoh lainnya.

"Ancaman keterbelahan kader PDIP apabila tetap memaksakan memajukan Puan. Kalaupun ingin dikawinkan secara paksa maka bisa jadi Ganjar-Puan atau sebaliknya, meskipun agak sulit kalau PDIP tidak berkoalisi dengan partai politik lainnya," pungkas Saiful.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya