Berita

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani/Net

Politik

Jika Paksakan Usung Puan Maharani pada Pilpres 2024, PDIP Terancam Konflik hingga Perpecahan

RABU, 06 JULI 2022 | 09:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puan Maharani bisa menciptakan kondisi kurang baik bagi PDI Perjuangan menuju 2024. Jika PDIP memaksakan Puan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, konflik internal hingga kehancuran bisa dialami partai banteng moncong putih itu.

Demikian analisis Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi hasil RMOLVote "9 Capres 2024" yang menampilkan nama Puan berada di urutan kelima dengan perolehan 8.939 dukungan atau 10,89 persen dari total dukungan sebanyak 82.093 pemilih.

"Ancaman (bagi PDIP) akan terjadi apabila Puan tetap dipaksakan maju, akan terjadi konflik internal yang tidak akan dapat terbendung," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).


Saiful menilai, meskipun Ketua DPR RI ini masuk lima besar RMOLVote, kehancuran PDIP akan terjadi apabila Puan tetap diajukan sebagai kandidat pada 2024 yang akan datang.

"Karena PDIP sendiri ada simpul Ganjar Pranowo yang hampir pasti akan mencalonkan diri pada 2024. Ancaman perpecahan itulah yang akan menjadi harapan parpol lain, yang saya kira dengan terpecahnya suara PDIP akan mengakibatkan tidak optimalnya suara kandidat yang berasal dari kader PDIP, baik Puan maupun Ganjar," papar Saiful.

Untuk itu, Saiful menyarankan, PDIP berkoalisi dengan partai politik (parpol) lainnya untuk "mengawinkan paksa" Puan dengan tokoh lainnya.

"Ancaman keterbelahan kader PDIP apabila tetap memaksakan memajukan Puan. Kalaupun ingin dikawinkan secara paksa maka bisa jadi Ganjar-Puan atau sebaliknya, meskipun agak sulit kalau PDIP tidak berkoalisi dengan partai politik lainnya," pungkas Saiful.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya