Berita

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Rieke Diah Pitaloka/Net

Politik

Kontestan Pemilu dan Pilkada Boleh Beda Strategi, tapi Tetap Bernaung pada Konstitusi

RABU, 06 JULI 2022 | 05:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Semua kontestan baik itu Pemilu Serentak dan Pilkada Nasional 2024 harus memiliki visi dan misi yang selaras terhadap kebangsaan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, visi itu utamanya mewujudkan amanat alinea kedua pembukaan UUD 1945.

"Visi NKRI sesuai amanat alinea ke 2 pembukaan UUD 1945, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," ujar Rieke Diah Pitaloka kepada wartawan, Selasa (5/7).


Sementara, kata Rieke, misi yang harus dipegang kontestan politik adalah menjalankan amanat alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang mengamatkan perlindungan terhadap seluruh warga negara.

"Membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," katanya.

Memang, masih kata Rieke, kontenstan politik boleh memiliki perbedaan untuk memperbesar peluang meraih kemenangan. Perbedaan itu, sebatas pada strategi atau cara menuju kemenangan.

"Yang boleh berbeda dari setiap paslon Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 adalah strategi mewujudkan visi dan misi, namun tetap sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, bhineka tunggal ika dalam wadah NKRI," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya