Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Aktivis Perempuan Kritik Dukungan Ulama atas Kepemimpinan Taliban: Mereka Tidak Mewakili Suara Rakyat Afghanistan

SELASA, 05 JULI 2022 | 06:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dukungan ribuan ulama baru-baru ini atas kepemimpinan Taliban mendapat sorotan aktivis perempuan Afghanistan, Hoda Khamosh.

Dalam wawancaranya bersama AFP pada Minggu (3/7), Khamosh, seorang aktivis hak asasi yang saat ini berada di pengasingan di Norwegia, mengkritik deklarasi dukungan yang baru-baru ini dilakukan ribuan ulama laki-laki atas kepemimpinan Taliban.

Sabtu pekan lalu, para ulama tersebut berjanji setia kepada Taliban dan pemimpinnya dalam pertemuan tiga hari, yang ternyata gagal untuk mengatasi masalah pelik seperti hak gadis remaja untuk pergi ke sekolah.


Isu seperti hak anak perempuan untuk bersekolah sama sekali tidak dibahas dalam pertemuan itu.

Taliban - yang merebut kekuasaan Agustus tahun lalu - sejak itu mencoba menghadirkan pertemuan itu sebagai mosi percaya dalam visi mereka tentang negara Islam murni yang sepenuhnya tunduk pada hukum syariah.

Sejak awal, mereka bersikeras bahwa perempuan akan diwakili pada pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 3.500 pria itu. Namun, kenyataannya pertemuan itu hanya dihadiri oleh putra dan suami mereka.

“Pernyataan yang dikeluarkan atau berjanji setia kepada Taliban dalam pertemuan atau acara apa pun tanpa kehadiran setengah dari populasi negara, para wanita, tidak dapat diterima,” kata Khamosh.

"KTT ini tidak memiliki legitimasi, validitas, atau persetujuan rakyat," ujarnya.

Sejak kembali berkuasa pada Agustus, Taliban tetap teguh mengedepankan hukum syariah dan telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap warga Afghanistan, terutama perempuan.

Anak gadis usia sekolah menengah telah dilarang melanjutkan pendidikannya, dan perempuan dilarang bekerja di instansi pemerintah, dilarang bepergian sendiri, dan diharuskan mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah mereka.

Taliban juga melarang memutar musik non-religius dan memerintahkan saluran TV untuk berhenti menayangkan film dan sinetron yang menampilkan wanita dengan busana minim. Untuk kaum prianya, harus mengenakan pakaian tradisional dan menumbuhkan janggut mereka.

Protes juga diluncurkan oleh sekelompok wanita di Kabul, yang mengecam pertemuan ulama itu sebagai sesuatu yang tidak representatif.

“Ulama hanyalah satu bagian dari masyarakat, mereka bukan keseluruhannya,” kata tokoh wanita Ainoor Uzbik kepada AFP setelah konferensi pers.

“Keputusan yang mereka buat hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Tidak ada agenda untuk perempuan, atau dalam komunike," ujarnya.

“Satu-satunya hal yang dapat dilakukan warga Afghanistan adalah mengangkat suara mereka dan menuntut masyarakat internasional untuk menekan Taliban,” kata Uzbik.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya