Berita

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Nasdem Okky Asokawati/Net

Politik

Ketua Nasdem: Legalisasi Ganja Medis Harus Dikaji Berdasarkan Norma Sosial di Indonesia

SELASA, 05 JULI 2022 | 05:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dibutuhkan kajian yang mendalam sebagai dasar keputusan negara atas ide legalisasi ganja untuk kepentingan medis yang belakangan ramai menjadi pro dan kontra di ruang publik.

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Nasdem Okky Asokawati mengatakan, legalisasi ganja tidak sekadar urusan medis semata. Tetapi, perlu diselaraskan dengan norma-norma di lingkungan sosial Indonesia.

“Kami mendorong agar gagasan legalisasi ganja untuk kepentingan medis ini agar dikaji dari pelbagai sudut pandang. Ada aspek agama, hukum, termasuk budaya Indonesia. Jadi harus komprehensif,” ujar Okky Asokawati kepada wartawan, Senin (4/7).


Okky mengaku, menyambut positif respons sejumlah pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk DPR dalam merespons gagasan legalisasi ganja untuk kepentingan medis.

Dia berharap, DPR dan pemerintah bisa bergerak cepat untuk merespons aspirasi yang muncul di tengah publik.

“Fakta bahwa ganja dapat dijadikan untuk kepentingan medis harus diakomodasi melalui pembahasan dan kajian yang mendalam,” katanya.

Pada sisi yang lain, kata Okky, perlu disiapkan langkah pengawasan ketat jika pada akhirnya ganja medis dilegalkan.

“Jika skenario ganja dilegalkan untuk kepentingan medis, harus dikelola dengan ketat penggunaannya agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya