Berita

Presiden ACT Ibnu Khajar/Net

Nusantara

Soal Dugaan Penyalahgunaan Dana Umat, Ini Penjelasan Presiden ACT

SELASA, 05 JULI 2022 | 02:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) akhirnya meminta maaf atas kabar penyelewengan dana umat atau dana donasi yang diduga digunakan oleh pendiri dan pengelola ACT untuk kepentingan pribadi.

"Terkait dengan pemberitaan di media massa, serta percakapan di sosial media, ACT menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," kata Presiden ACT Ibnu Khajar dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/7).

Dikutip Kantor Berita RMOLLampung, selain meminta maaf, Ibnu juga mengaku bahwasanya sumberdaya manusia (SDM) yang ada di ACT dalam kondisi baik dan tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga.

"SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktifitas," ucapnya.

"Pada 2021 lalu, jumlah karyawan kita 1.688 orang, sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1.128 orang," tambahnya.

Lanjutnya, untuk sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

"Mekanisme ini juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT," kata dia.

Kemudian, terkait fasilitas yang didapatkan, sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu dan seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah mobil Innova.

"Kendaraan ini tidak melekat pada pribadi, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan operasional tim ACT dan rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021 adalah 13,7 persen," ujar Ibnu.

"Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya