Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma/Net
Pernyataan Effendi MS Simbolon sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang menuding Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti banyak menggunakan fasilitas bahkan institusi DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan politik pribadi, patut disesalkan.
Pasalnya, pernyataan Effendi itu tidak hanya akan membuat hubungan DPR RI dan DPD RI merenggang. Tetapi, juga akan mengundang banyak reaksi dari masyarakat.
Begitu dikatakan Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma. Dia memandang, pernyataan Efendi Simbolon mengingkari realitas politik dan mengabaikan catatan kinerja dari DPR RI.
Daripada sibuk mengomentari kinerja DPD RI, kata Lieus, Effendi baiknya fokus menjadi aspirator masyarakat dalam mencari solusi dari banyaknya permasalahan sosial ahrini.
“Kalau saja DPR benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, legislator yang menjadi aspirator suara rakyat, pastilah kondisi serba sulit yang dihadapi rakyat sekarang ini tidak terjadi,†ujar Lieus kepada wartawan, Senin (4/7).
Lieus juga tidak habis pikir ketika Effendi menuding LaNyalla keliling daerah untuk bicara politik atas nama DPD RI dan juga menggalang dukungan agar
presidential threshold 20 persen dihapuskan.
Dia mengingatkan Effendi, bahwa semua anggota DPD RI adalah wakil dari daerah yang berkewajiban turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi.
“Sejauh ini saya tidak melihat ada yang salah dari kinerja LaNyalla sebagai Ketua DPD RI. Saya bahkan mengapresiasi apa yang dilakukannya dengan turun ke daerah-daerah dan menggugat
presidential threshold ke MK dari 20 persen menjadi nol persen,†terangnya.
Lieus menekankan lagi, agar Effendi sebagai wakil rakyat di DPR RI introspeksi diri soal apa yang sudah dia lakukan dalam melayani rakyat.
“Sekali lagi saya katakan, mestinya anggota DPR RI itu instrospeksi diri. Sebagai wakil rakyat, apa yang sudah mereka lakukan untuk mengurangi beban hidup rakyat yang semakin berat sekarang ini?†demikian Lieus.
