Berita

Presiden Jokowi saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Politik

Patut Diapresiasi, Misi Jokowi Damaikan Ukraina-Rusia Tidak Bisa Lepas dari Mandat G20

SENIN, 04 JULI 2022 | 14:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rezim internasional tata kelola dunia tidak bisa dilepaskan dari kontestasi poliitk global paska perang dunia ke-II dan proses dekolonialisasi.

Begitu yang ditegaskan Director Paramadina Graduate School of Diplomacy Shiskha Prabawaningtyas dalam menyikapi misi perdamaian Presiden Joko Widodo yang menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Menurutnya, kata kunci saat ini adalah adanya perubahan geopolitik di mana politik luar negeri sebuah negara tidak bisa dilepaskan dari situasi dalam negeri.


"Apa yang terjadi di dalam negeri sebuah negara memberikan pilihan-pilihan kebijakan dan situasi dalam konteks global akan berpengaruh besar dalam kebijakan politik sebuah negara,” kata Shiskha, Senin (4/7).

Shikskha mengurai pada akhir tahun 1990an telah menjadi masa kontraksi rezim tata kelola dunia ketika dikaitkan dengan krisis ekonomi atau keuangan global yang secara tidak langsung mendorong proses demokratisasi di Indonesia.  

"Konstelasi terakhir perang Rusia–Ukraina tidak bisa dilepaskan dari pergesekan China–Amerika Serikat di masa Donald Trump, Tahun 2004 krisis keuangan Eropa, 2008 krisis keuangan global dan USA mendapat tantangan dari China sebagai raksasa ekonomi baru,” ujarnya.

"Trump menolak kebijakan multilateralisme dan memilih back to domestic concern. Terakhir krisis pandemi Covid-19 dan berikutnya krisis pangan dunia saat ini,” imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia untuk mengutarakan misi perdamaian dunia tidak bisa terlepas dari adanya hajatan akbar G20 yang menjadi tujuan Indonesia mendamaikan negara-negara bertikai.

"Posisi dan peran misi damai Indonesia tidak bisa dilepaskan dari mandat Presidensi G20, politik luar negeri bebas aktif, dan Indonesia juga mendapat mandat PBB sebagai bagian dari global crisis response group, di tengah keseimbangan baru dunia Rusia-China, USA-G7, dan lainnya,” ujarnya.

Pihaknya mengatakan inisiatif perdamaian pemerintah Indonesia untuk Rusia dan Ukraina patut diberi apresiasi. Dalam jangka pendek KTT G20 mendatang diharapkan akan berjalan lancar.

"Jangka menengah, Indonesia akan concern ke masalah tata kelola keuangan dan fiskal moneter dunia paska pandemi dan imbas perang Rusia-Ukraina terkait juga krisis pangan dunia. Jangka panjang diharapkan Perang Rusia-Ukraina tidak berlarut-larut dan mengganggu keseimbangan baru dunia,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya