Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq/Ist
Niat ibadah haji ke Tanah Suci malah berujung deportasi. Begitulah nasib yang dialami 46 calon jemaah haji asal Indonesia yang terpaksa dipulangkan lantaran praktik maladministrasi serta penggunaan travel tak berizin.
Insiden itu pun mendapat sorotan khusus dari anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, yang tengah berada di Arab Saudi.
Maman berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia yang ingin berhaji agar betul-betul menggunakan travel yang sesuai dengan aturan. Apalagi, pemerintah Arab Saudi tak sungkan mendeportasi jemaah haji yang kedapatan menyalahi regulasi.
"Saya tentu sangat prihatin dengan kejadian 46 jemaah calon haji yang sudah sampai di Jeddah dan diusir kembali karena mereka tidak memenuhi syarat administratif," kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/7).
Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini pun meminta Kementerian Agama (Kemenag) terutama Ditjen PHU untuk meningkatakan edukasi lagi lantaran maraknya kasus penipuan, termasuk membenahi penyalahgunaan izin oleh travel yang berulang kali terjadi.
Bahkan, di Tanah Suci saat ini banyak sekali persoalan yang melibatkan jemaah asal Indonesia, baik mereka yang melalui jalur reguler atau lewat visa negara lain.
Kementerian Agama, lanjut Maman, jangan hanya fokus mengurusi jemaah yang dikelolanya saja. Namun juga harus mengurusi kepentingan warga negara Indonesia yang memiliki animo tinggi untuk melakukan ibadah haji. Apalagi daftar tunggu haji yang sangat lama membuat banyak orang mencari jalan lain meski tidak sesuai regulasi.
"Ini menjadi hal penting bagi Kementerian Agama, tingkatkan edukasi jangan sampai jemaah kita menjadi korban atas ketidakpahaman sistem serta bujuk rayu travel yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Selain itu, dalam catatan politikus PKB ini, Kemenag juga perlu melakukan komunikasi dengan asosisasi travel penyelenggara ONH Plus, sehingga kuota 10 ribu yang sedianya diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi, bisa dimanfaatkan masyarakat yang ingin berhaji tanpa melalui jalur antrean.
"Sekali lagi fokus kita adalah jangan ada warga kita yang menjadi korban diakibatkan hasrat mereka yang tinggi melakukan ibadah haji akhirnya terjerumus terhadap bujuk rayu travel yang tidak bertanggung jawab, atau mereka justru mengeluarkan ratusan juta untuk sesuatu yang tidak pasti," pungkasnya.
