Berita

Prof. Siti Zuhro dalam acara Sarasehan Kebangsaan berjudul "Demokrasi dan Keadilan Sosial" yang diselenggarakan oleh SI/RMOL

Politik

Masih Banyak Korupsi, Membangun Indonesia dari Desa Menjadi Jargon Kosong

MINGGU, 03 JULI 2022 | 17:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia sulit terwujud karena masih banyaknya penguasa yang melakukan korupsi. Sehingga, pernyataan "membangun dari desa" hanyalah sebuah jargon omong kosong.

Begitu tegas disampaikan oleh peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Siti Zuhro dalam acara Sarasehan Kebangsaan berjudul "Demokrasi dan Keadilan Sosial" yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam di Markas Syarikat Islam, Jalan Taman Amir Hamzah nomor 4, Jakarta Pusat, Minggu sore (3/7).

"Mengapa demokrasi dan keadilan sosial kita kok susah banget diwujudkan di Indonesia ini, apa yang salah? Apa yang salah dengan praktik demokrasi kita?" ujar Siti seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (3/7).

Dalam acara ini, Profesor Siti Zuhro akan melihat dari perspektif otonomi daerah. Di mana kata Siti, demokrasi yang disepakati sejak 1998 hanya digunakan untuk memiliki satu pemerintahan yang bagus, lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel secara teori.

"Lalu dengan begitu kita memiliki kebijakan otonomi daerah, tahun 2001 kita menjalankan otonomi daerah. Negara kita dari Sabang sampai Merauke daerah-daerah mulai melaksanakan otonomi. Apa maksudnya? Supaya daerah-daerah sejahtera, supaya daerah dengan urusan dan kewenangan itu bisa mengelola daerahnya dan tentunya bisa mensejahterakan rakyat," jelas Siti.

Akan tetapi kata Siti, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan esensial dalam pembukaan konstitusi UUD 1945 sulit terwujud.

Apalagi, dengan sistem demokrasi Pilkada dan Pilpres langsung semakin banyak penguasa yang melakukan tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya kesejahteraan masyarakat.

"Dengan sistem demokrasi pilkada langsung pilpresnya langsung, bukan tambah bagus, ternyata yang meningkat adalah OTT oleh KPK. Untuk daerah itu untuk kepala daerah yang kena OTT sudah 140-an, sangat banyak. Setelah pilkadanya langsung. Semakin tinggi korupsi, akan semakin kecil dana yang terkelola untuk pembangunan atau pelayanan publik. Ini masalahnya," kata Siti.

"Oleh karena itu, kita akhirnya tidak mampu mensejahterakan masyarakat meskipun obsesi kita adalah membangun daerah, membangun Indonesia dari daerah, membangun Indonesia dari desa, menjadi jargon kosong. Karena tidak diseriusi oleh elit-elit yang berkuasa," sambung Siti menutup.

Dalam acara ini, juga dihadiri oleh empat narasumber lainnya yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Syarikat Islam, Ferry Julianto. Keempat narasumber lainnya, yaitu Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva; Ketua Umum (Ketum) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat; pengamat politik, Rocky Gerung; dan pakar kesejahteraan sosial, Syahganda Nainggolan.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya