Berita

Isi bahan bakar di SPBU Pertamina/Net

Politik

Ketua Amarta: Jika Isi BBM Harus Pakai Aplikasi, Berarti Pertamina Telah Lakukan Pembohongan Publik

MINGGU, 03 JULI 2022 | 13:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

PT Pertamina telah melakukan pembohongan publik terkait penggunaan handphone di SPBU. Pasalnya, selama ini Pertamina sudah melarang masyarakat menyalakan atau menggunakan handphone saat berada di kawasan SPBU. Namun kini masyarakat justru diwajibkan menggunakan aplikasi MyPertamina saat isi bahan bakar.

Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M. Rico Sinaga seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta, Minggu (3/7).

“Jika sekarang ada imbauan dari Pertamina yang mengharuskan masyarakat mengisi BBM menggunakan Android, berarti Pertamina selama ini telah melakukan pembohongan publik,” kata Rico kepada wartawan, Minggu (3/7).

Rico mengingatkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan sering sekali terjadi insiden kebakaran mobil maupun motor saat sedang mengisi BBM karena ada radiasi handphone di dekat SPBU. Sehingga masyarakat patuh terhadap larangan itu.

“Di setiap SPBU juga ditempel larangan menyalakan handphone pada saat mengisi BBM,” kata Rico.

Untuk itu, dia mengkritik keras kebijakan baru Pertamina, perusahaan yang memonopoli BBM di seluruh Indonesia ini. Kebijakan itu adalah adanya syarat aplikasi handphone untuk membeli bahan bakar.

Seharusnya, sambung Rico, setiap kebijakan yang dikeluarkan hendaknya diperhitungkan secara maksimal. Dengan begitu kebijakan yang diambil tepat guna dan sasaran, serta tidak membuat masyarakat sebagai korban.

“Kalau isi BBM harus menggunakan Android, bagaimana dengan masyarakat yang belum punya Android. Berarti Pertamina mengorbankan masyarakat kecil yang tidak punya Android,” kata Rico.

“Di Ancol itu ada SPBU yang mengisi BBM itu nelayan kecil. Nah, mereka tidak punya Android. Kan kasihan mereka tidak bisa membeli BBM,” tambahnya.

Seharusnya PT Pertamina memikirkan dampaknya dari kebijakan yang dikeluarkannya.

“Kecuali PT Pertamina mau membagikan handphone Android kepada masyarakat, baru mengeluarkan  kebijakan itu. Jangan lah kebijakan Pertamina  menyusahkan masyarakat kecil,” kata Rico.

Rico mengingatkan agar jangan sampai ada masalah seperti penerapan aplikasi Peduli Lindungi yang hanya bisa diakses menggunakan Android, sehingga menjadi masalah di masyarakat berbulan-bulan.

Berdasarkan catatan Rico, surat kabar Guardian pernah menulis kasus SPBU terbakar yang diduga terjadi gara-gara pemakaian ponsel pada 2005. Api membakar sepeda motor yang sedang diisi tangkinya, sesaat setelah pengendara mengeluarkan ponsel dari sakunya.

Atas kejadian itu muncul kecurigaan adanya bahaya memakai ponsel di SPBU. Kendati begitu, hingga saat ini belum ada satu pun kasus kebakaran SPBU di Indonesia yang disebabkan oleh ponsel.

Kekhawatiran itu muncul kembali saat pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Solar dan Pertalite.

Pemerintah berupaya membatasi pembelian BBM bersubsidi di tengah krisis minyak bumi dunia. Pembatasan dilakukan agar subsidi tepat ke sasaran.

Hingga kini masih banyak SPBU yang belum mencabut larangan penggunaan ponsel itu. 

Populer

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Beberapa Hari Sebelum Invasi Ukraina, Pangeran Saudi Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Tiga Perusahaan Rusia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:19

Kabareskrim Sosok "Jenderal" di Balik Pencabutan Kuasa Bharada E yang Diungkap Deolipa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:57

Sumber Anggaran Satgassus yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo Dipertanyakan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:15

Partai Besutan Din Syamsuddin Daftar ke KPU, Mayoritas Diisi Kaum Muda

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:35

UPDATE

Indikasi Tindak Pidana Korupsi Anak Jokowi Masih Sumir, Pelapor Belum Punya Data Pendukung

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:25

Ternyata Klaim Tak Lagi Impor Itu Beras Konsumsi, Siapa Kibuli Jokowi?

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:16

Australia Akan Beri Bantuan Tambahan Untuk Sri Lanka Senilai 371 Miliar Rupiah

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:09

Erdogan: Turki Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Putin dan Zelensky

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:09

Lantik Kasat Manggala dan Kasat Binlat IPDN, Tito Karnavian Tekankan Kedisiplinan dan Kerapihan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:54

Putri Candrawathi Tersangka dan Kerajaan Sambo

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:45

Kasus Suap Bupati Mukti Agung Wibowo, Dosen Hingga Pejabat Pemkab Pemalang Dipanggil KPK

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:31

Mardani Maming Punya Saham, KPK Telusuri Proses Pembentukan Perusahaan PT Permata Abadi Raya

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:31

Paling Lama Pekan Depan Irjen Ferdy Sambo Jalani Sidang Kode Etik

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:20

Bawaslu Ungkap Dua Langkah Hukum Bisa Diambil 16 Parpol yang Gagal Ikut Pemilu 2024

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:13

Selengkapnya