Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Nusantara

18 Buruh Migran Tewas di Malaysia, Satyo Purwanto: Menaker dan Kepala BP2MI Ngapain Aja?

SABTU, 02 JULI 2022 | 17:22 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto merasa geram atas tewasnya 18 pekerja migran Indonesia (PMI) ketika ditahan di detensi, Sabah, Malaysia.

“Sangat keterlaluan. Mengapa? Indonesia negara berdaulat dan tidak dalam kondisi perang di dalam negerinya, harusnya pemerintah Indonesia dapat memastikan dan memonitor setiap warga negaranya terlebih yang sedang ditahan di negara asing,” kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/7).

Lebih mengherankan lagi, kata dia, pemerintah Indonesia sama sekali tidak mengetahui tewasnya pahlawan devisa itu di negara Malaysia hingga akhirnya kabar ini disiarkan oleh NGO buruh migran.


“Menaker dan kepala BP2MI ngapain aja?” sesalnya.

Disamping itu, Satyo mempertanyakan komunikasi diplomatik Kemenlu dengan Malaysia hingga tidak mengetahui ada pekerja migran asal Indonesia yang ditahan di negeri jiran itu.  

“Apa kerja Kemenlu terkait perlindungan dan pengawasan oleh konsul-konsul kemenlu dinegara asing? kebangetan!” ujar Satyo Geram.

Oleh karena itu, Satyo meminta agar DPR segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Dan mestinya Kemenlu ada nota protes kepada pemerintah Malaysia dengan memanggil Dubes Malaysia, lalu untuk mempertanggung jawabkan secara moral atas tragedi tersebut sudah selayaknya Menaker dan Kepala BP2MI harus segera mundur,” demikian Satyo.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya