Penegak Hukum Perlu Sikapi Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Suharso agar Tak Simpang Siur

Penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bersikap pada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Menteri Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.

Permintaan itu disampaikan Komite Mahasiswa Antikorupsi (Komasi) saat menggelar diskusi untuk menyikapi mengambangnya kasus dugaan gratifikasi dalam penggunaan pesawat jet pribadi oleh Suharso menjelang Muktamar PPP pada tahun 2020.

Praktisi hukum Firdaus Djuawid yang dihadirkan sebagai narasumber, perlu dilakukan pendalaman oleh KPK agar kasusnya menjadi jelas dan terbuka.

“Saya melihat kasus ini sudah berkembang. Seharusnya para lembaga hukum seperti KPK, jika kasus sudah dilaporkan maka segera lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi,” ujar Firdaus Djuawid dalam keterangannya, Jumat (2/7).

Firdaus berharap Suharso bisa bijak dan mundur dari jabatannya di Bappenas sebagai bentuk tanggung jwab moral.

“Laporannya kan jelas, ada nilai-nilai yang diduga kuat seperti penggunaan pesawat jet. Sebagai orang yang bermoral, mundurlah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Jakarta Timur, M. Amir Rahayaan mengaku prihatin dengan dugaan kasus Suharso.

Dia pun berharap penegak hukum cepat mengambil sikap agar dugaan kasus itu tidak simpang siur.

“Kami para pemuda ini hadir, sebagai fungsi kontrol. Sesuai dengan data yang kami punya dan ada di media, ini merupakan dugaan kuat yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara,” pungkasnya.