Berita

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat, Midi Iswanto/RMOLLampung

Politik

Ditinggal Puluhan Kader Milenial, Demokrat Lampura: Kalau Sudah Tidak Nyaman, Tak Bisa Memaksa

JUMAT, 01 JULI 2022 | 02:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pengunduran diri puluhan kader milenial Partai Demokrat Lampung Utara masih menyisakan sedikit misteri. Apakah mereka meninggalkan Demokrat karena benar-benar sudah tidak sejalan dengan kebijakan DPD Demokrat Lampung?

Sebab, menurut Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat, Midi Iswanto, sejauh ini tidak ada keluhan yang masuk dari kader soal kebijakan Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Edy Irawan.

Sehingga alasan pengundukan diri karena tidak sejalan dengan kebijakan Edy Irawan itu perlu dipertanyakan.


"Kalau bicara tidak sejalan dengan kebijakan ketua, ya kebijakan yang mana, kebijakan apa. Dia harus bisa menunjukkan," ujar Midi kepada Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (30/6).

Namun, jika alasannya sudah tidak ingin di Partai Demokrat dan memilih ke partai lain, maka itu merupakan hak mereka. Sehingga pilihannya harus dihormati.

"Pilihannya mau bertahan tetap bersama Demokrat atau punya harapan di tempat lain, atau mau fokus ke usahanya. Itu hak masing-masing orang," imbuhnya.

Midi pun berharap semua kader yang ada saat ini tetap nyaman dengan Demokrat, demi mewujudkan impian secara bersama. Baik impian partai, maupun impian pribadi.

"Tapi kalau sudah tidak nyaman, ya kita tidak bisa memaksa," jelasnya.

Midi sendiri mengaku belum menerima surat pengunduran diri 31 kader milenial Demokrat Lampura tersebut.

"Saya belum tahu, surat pengunduran dirinya belum sampai ke saya," tandasnya

Puluhan kader aktif yang masuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lampung Utara periode 2018-2023 ramai-ramai mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri karena sudah tidak sejalan lagi dengan kebijakan-kebijakan DPD PD Provinsi Lampung.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya