Berita

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat, Midi Iswanto/RMOLLampung

Politik

Ditinggal Puluhan Kader Milenial, Demokrat Lampura: Kalau Sudah Tidak Nyaman, Tak Bisa Memaksa

JUMAT, 01 JULI 2022 | 02:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pengunduran diri puluhan kader milenial Partai Demokrat Lampung Utara masih menyisakan sedikit misteri. Apakah mereka meninggalkan Demokrat karena benar-benar sudah tidak sejalan dengan kebijakan DPD Demokrat Lampung?

Sebab, menurut Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat, Midi Iswanto, sejauh ini tidak ada keluhan yang masuk dari kader soal kebijakan Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Edy Irawan.

Sehingga alasan pengundukan diri karena tidak sejalan dengan kebijakan Edy Irawan itu perlu dipertanyakan.


"Kalau bicara tidak sejalan dengan kebijakan ketua, ya kebijakan yang mana, kebijakan apa. Dia harus bisa menunjukkan," ujar Midi kepada Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (30/6).

Namun, jika alasannya sudah tidak ingin di Partai Demokrat dan memilih ke partai lain, maka itu merupakan hak mereka. Sehingga pilihannya harus dihormati.

"Pilihannya mau bertahan tetap bersama Demokrat atau punya harapan di tempat lain, atau mau fokus ke usahanya. Itu hak masing-masing orang," imbuhnya.

Midi pun berharap semua kader yang ada saat ini tetap nyaman dengan Demokrat, demi mewujudkan impian secara bersama. Baik impian partai, maupun impian pribadi.

"Tapi kalau sudah tidak nyaman, ya kita tidak bisa memaksa," jelasnya.

Midi sendiri mengaku belum menerima surat pengunduran diri 31 kader milenial Demokrat Lampura tersebut.

"Saya belum tahu, surat pengunduran dirinya belum sampai ke saya," tandasnya

Puluhan kader aktif yang masuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lampung Utara periode 2018-2023 ramai-ramai mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri karena sudah tidak sejalan lagi dengan kebijakan-kebijakan DPD PD Provinsi Lampung.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya