Berita

Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, Bambang Beathor Suryadi/Net

Politik

Menunggu Gebrakan Menteri ATR/BPN, Beathor: Kerja Geospasial adalah Menu Wajib

JUMAT, 01 JULI 2022 | 01:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sejumlah pekerjaan berat sudah menanti untuk diselesaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Salah satunya soal sulitnya BPN menginventarisasi ratusan hektare tanah HGU.

Seperti menginventarisasi mana HGU yang sudah habis masanya, yang ingin diperpanjang, juga mana yang 20% luasan yang harus dikembalikan kepada Negara. Inventarisasi ini harus bersifat digital dengan angka-angka koordinat yang jelas.

"Jadi HGU harus ditunjang dengan infomasi grafik, warkah tanah yang tidak semata dokumen administratif saja," ucap Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Bambang Beathor Suryadi, melalui keterangannya yang diterima Redaksi, Kamis (30/6).

"Ini yang ditunggu sebagai dobrakan dari Menteri ATR/BPN yang baru.
Peran ATR juga sangat vital dalam menyiapkan zona-zona dengan inventarisasi data dan informasi lahan, vegetasi, soil, daya dukung, dan kesuburan sehingga mampu mengarahkan pembangunan yang patuh pada ketetapan tata ruang," sambungnya.

Menurut Bambang, pernyataan Menteri ATR/BPN yang mengatakan bahwa PTSL mampu menyelesaikan sengketa lahan, mengindikasikan bahwa sang menteri masih berpikir tentang masalah kecil.

Hal ini, lanjut Bambang, sangat berbeda bobot dan potensi pelanggaran dalam sengketa persil tanah yang rakyat yang dipetakan dengan PTSL, jika dibandingkan sengketa lahan HGU milik korporasi yang luasnya ratusan hektar.

"Sudah saatnya Pak Hadi menampilkan kerja Geospasial, itu adalah menu wajib. Karena ini adalah teknologi kekinian, yang mampu membantu untuk melakukan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat," jelasnya.

Dengan teknologi display Geospasial, maka Menteri ATR/Kepala BPN dapat memonitor langsung secara visual kondisi sengketa lahan yang ada saat ini.

"Sebagai contoh, dengan kesiapan tanah IKN, apakah sudah terpikirkan terobosan Pak Hadi Menteri ATR/BPN ini tentang pola mitigasi untuk penyelesaian sengketa lahan?" lanjutnya.

"Mungkin masih ada masalah pada HGU lama, tentu juga 'mungkin' ada masalah pada HGU yang baru muncul," tandas Bambang.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Puluhan Sepeda Motor Curian Diparkir di Polsek Tambora

Kamis, 25 April 2024 | 10:05

Kereta Cepat Whoosh Angkut 200 Ribu Penumpang selama Lebaran 2024

Kamis, 25 April 2024 | 09:56

9 Kandidat Bacalon Walikota Cirebon Siap Fit and Proper Test

Kamis, 25 April 2024 | 09:55

Usai Naikkan Suku Bunga, BI Optimis Rupiah akan Kembali ke Rp15.000 di Akhir Tahun

Kamis, 25 April 2024 | 09:51

Parpol Menuduh Pemilu Curang Haram Gabung Koalisi Pemerintah

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

Demokrat Welcome PKB Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

KPK akan Kembali Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Kamis, 25 April 2024 | 09:38

Pemerintah Kasih Gratis Konversi Motor Listrik, Begini Caranya

Kamis, 25 April 2024 | 09:37

Pembatasan Kendaraan Pribadi Belum Tentu Atasi Macet Jakarta

Kamis, 25 April 2024 | 09:28

Berantas Judi Online Harus Serius

Kamis, 25 April 2024 | 09:22

Selengkapnya