Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Net

Politik

Beli BBM Subsidi Lewat MyPertamina, Pimpinan Komisi VII: Harus jadi Solusi, Bukan Malah jadi Masalah Baru

KAMIS, 30 JUNI 2022 | 12:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pertamina yang mewajibkan pembeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar bersubsidi untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi MyPertamina per Juli mendatang. Kebijakan ini akan berlaku di beberapa wilayah, seperti Lampung, dan Jawa Barat.

Soal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, pada prinsipnya memang diperlukan penggunaan sistem dan teknologi untuk mengawasi konsumsi BBM bersubsidi.

"Penggunaan sistem dan teknologi ini untuk memastikan subsidi BMM tepat sasaran. Jangan sampai BBM bersubsidi justru dimanfaatkan masyarakat mampu dan juga industri," kata Eddy kepada wartawan, Kamis (30/6).


Namun, Eddy menegaskan perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh dan waktu yang memadai agar masyarakat khususnya pengguna BBM bersubsidi memahami aplikasi MyPertamina

"Gunakan seluruh kanal komunikasi seperti media cetak, elektronik dan media sosial, agar masyarakat benar-benar memahami kegunaan dan pemanfaatan aplikasi MyPertamina. Sosialisasi penting agar terobosan ini dipahami sebagai solusi, bukan justru menimbulkan masalah baru,” katanya.

Sekretaris Jenderal PAN ini menambahkan, penerapan aplikasi MyPertamina di lapangan perlu diawali di lokasi-lokasi tertentu dan menerapkan masa uji coba yang terukur.

"Di sisi lain perlu ada pengecualian di daerah-daerah yang masih sulit diakses saluran telekomunikasi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli smartphone,” ujarnya.

Eddy berharap MyPertamina menjadi salah satu solusi untuk mengontrol pemakaian BBM bersubsidi agar tepat sasaran, dan mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan subsidi yang sampai saat ini masih dimanfaatkan mereka yang tidak berhak.

"Sekali lagi, MyPertamina harus menjadi solution provider dan bukan problem baru di masyarakat,” demikian Eddy.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya