Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Sri Mulyani: Hutan dan Perikanan Tidak Berkontribusi untuk Ekonomi Nasional

RABU, 29 JUNI 2022 | 08:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kontribusi sektor kehutanan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hampir tidak ada. Padahal, Indonesia merupakan negara agraris dan sempat dijuluki sebagai paru-paru dunia karena besarnya porsi hutan.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII 2022 di Jakarta, Rabu (29/6).

"Indonesia itu isinya hutan sama perikanan, tapi dua sektor ini kontribusi ke dalam GDP (PDB) kita is almost nothing (hampir tidak ada). Enggak benar itu berarti," kata Sri Mulyani.


Bendahara negara ini mengurai, kontribusi PDB nominal dari subsektor kehutanan pada tahun 2017-2021 kurang dari 1 persen, dengan kisaran 0,6-0,7 persen. Kontribusinya pada tahun 2021 hanya sekitar Rp 112 triliun (0,66 persen dari PDB) lebih tinggi dibanding kontribusi pada tahun 2020 yang mencapai Rp 108,6 triliun (0,70 persen dari PDB).

“Kontribusinya Rp 91 triliun hingga Rp 112 triliun. Itu masih sangat kecil. Jadi kalau kuantiti terhadap GDP share memang kecil kurang dari 1 persen, hanya sekitar 0,6-0,7 persen," terangnya.

Dilihat dari pertumbuhan setiap tahun, sektor ini mengalami pertumbuhan rata-rata 5-6 persen per tahun. Bila diperinci, tumbuh 4,6 persen di tahun 2017, 6,3 persen di tahun 2018, dan 6,9 persen di tahun 2019.

Kemudian pada tahun 2020, pertumbuhannya menyusut menjadi 4,3 persen. Lalu di tahun 2021, sektor kehutanan hanya tumbuh 3,1 persen.

Sri Mulyani menilai, pertumbuhan yang terlampau kecil ini menjadi tanda ada yang salah.

"Ini kita sebagai negara yang punya hutan tutup tropis dan bahkan sekarang ini banyak yang sudah menjadi hutan industri, rasanya kontribusi kurang dari 1 persen it doesn't sounds right (kedengarannya tidak baik). Pasti ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama," ungkap Sri Mulyani.

Kemudian dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kontribusinya hanya sekitar 5,6 persen. Padahal, hingga Mei 2022, penerimaan perpajakan sudah mencapai Rp 846,1 triliun dari target APBN yang sebesar Rp 1.510 triliun.

Penerimaan perpajakan ini tumbuh 51,4 persen, lebih tinggi dibanding 49,1 persen pada April 2022.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya