Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat terima aspirasi KAMI/Ist

Politik

KAMI Sampaikan Aspirasi Makzulkan Jokowi, Begini Jawaban LaNyalla

SELASA, 28 JUNI 2022 | 21:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di sela-sela diskusi publik Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) bertajuk “Dialog Kebangsaan Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan” pada Selasa (28/6).

Aspirasi KAMI yang tertuang dalam surat bernomor 23/VI/2022 itu meminta agar memproses dan mengawal aspirasi untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presidium KAMI Jawa Barat, Syafril Sjofyan memaparkan alasan mendesak pemakzulan Jokowi. Dia menyebut, telah banyak perbuatan melanggar UU yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

“Di antaranya menerbitkan UU yang bertentangan dengan UUD 1945," kata Syafril.

Sebagai contoh, Syafril menyebut PERPPU 1/2020, Kartu Prakerja, Pendirian LPI (Lembaga Pengelola Investasi), UU KPK yang melanggar independensi KPK, Bank Indonesia membeli SUN di pasar primer berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU BI), UU IKN, Penentuan Anggaran Proyek Kereta Cepat dengan memakai APBN tanpa prosedur anggaran secara benar serta proyek-proyek tol BUMN yang membengkak tanpa ada audit investigasi.

Dari kajian tersebut, Syafril menyebut KAMI Lintas Provinsi berpendapat bahwa Presiden Jokowi diduga terbukti telah melanggar hukum secara berat. Untuk hal tersebut berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, presiden bisa diberhentikan/ dimakzulkan oleh MPR.

“Karena DPD-RI adalah Lembaga Tinggi Negara sejajar dengan DPR-RI dan merupakan bagian dari MPR-RI. Kami menyampaikan aspirasi kepada DPD-RI melalui Ketua DPD, untuk memproses dan mendalami serta mengawal aspirasi yang kami himpun dari denyut nadi berbagai kalangan masyarakat di daerah," tutur Syafril.

Menanggapi hal itu, LaNyalla menerima aspirasi tersebut dan akan meneruskannya melalui Sidang Paripurna DPD RI, untuk kemudian diserahkan ke DPR RI sesuai konstitusi.

"Saya akan sampaikan aspirasi ini. Namun perlu saya tegaskan bahwa berdasarkan konstitusi, maka saya berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga selesai. Namun, saya tak bisa membendung aspirasi rakyat yang ingin memakzulkan Pak Jokowi. Itu di luar tugas kami," kata LaNyalla.

Populer

Ingin Bantu Tangkap Pembunuh Brigadir J, Serda Ucok: Kami Tidak Tega Negara Kesulitan

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 20:23

Pernyataan Terakhir Sebelum Ditahan, Roy Suryo: Saya Tidak Menistakan Agama

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 01:59

Sudah Dituangkan ke BAP, Bharada E Lihat Ferdy Sambo Pegang Pistol di Samping Jasad Brigadir J

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:39

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Sindir Alasan TGB Pindah Perindo, Musni Umar: Memang Partai yang Pernah Dimasuki Visinya Tidak Mempersatukan?

Minggu, 07 Agustus 2022 | 07:28

Bersih-bersih Polisi, Perkumpulan Marga Hutabarat Siap Kawal Kasus Pembunuhan Brigadir J

Senin, 08 Agustus 2022 | 22:20

Agar Seolah Ada Baku Tembak di TKP, Pistol Brigadir J Sengaja Ditembakkan ke Dinding

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:20

UPDATE

Kasus Aktif Covid-19 Naik 686 Orang, Meninggal 22 Pasien

Kamis, 11 Agustus 2022 | 20:13

Kapolri Listyo Sigit Bubarkan Satgassus Merah Putih

Kamis, 11 Agustus 2022 | 20:05

Momentum Bersihkan Polri, Jadikan Ferdy Sambo Justice Collaborator

Kamis, 11 Agustus 2022 | 20:03

KPK Beberkan Capaian Kinerja Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Semester 1 Tahun 2022

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:56

Hari Ini Ferdy Sambo Diperiksa Tim Khusus Sebagai Tersangka

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:46

Sepuluh Parpol Akan ke KPU di Sisa 3 Hari Masa Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:30

Pengacara Bharada E: Tidak Ada Penganiayaan Sebelum Brigadir J Ditembak

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:18

Ketua KPU RI Ingatkan Parpol Lengkapi Dokumen Pendaftaran

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:16

Pengacara Brigadir J Minta Jokowi Perintahkan PPATK Usut Rekening Ferdy Sambo

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:08

Terancam Gagal Bayar Utang, Laos Terjebak dalam Perangkap Utang China?

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:55

Selengkapnya