Aktivis 98: Dulu Oligarki Dikontrol Soeharto, Sekarang Terbalik

Semangat Reformasi 1998 yang mencita-citakan bangsa yang bersih dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak berjalan dengan baik. Bahkan, realita hari ini menjadi lebih buruk.

Pengakuan itu disampaikan Ketua Gerakan Reformasi Politik (Gerpol) Andrianto dalam diskusi publik DPD RI bertajuk “Dialog Kebangsaan Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan” pada Selasa (28/6).

"Setelah 20 tahun rezim orba tumbang dan digantikan oleh Reformasi, ternyata keadaan makin memburuk," ujar Andrianto.

Andrianto mengutip salah satu pernyataan pakar hukum Profesor Zaenal Muhtar, yang menyatakan bahwa realita hari ini korupsi sudah merasuki segala sendi kehidupan.

"Mulai menteri, gubernur, bupati, walikota, DPR, DPRD sudah tidak terhitung masuk penjara. Ada sekitar 21 gubernur sejak tahun 2004-2020 atau sepanjang era Reformasi berperkara rasuah dan masuk bui," terangnya.

"Termasuk juga, ada sekitar 122 bupati/walikota dan 274 anggota DPR dan DPRD turut dibui," imbuhnya.

Keadaan seperti ini, lanjutnya, karena semangat Reformasi 98 aktivis perjuangkan dulu, dibajak oleh elemen asing dalam neo liberalisme.

"Amandemen konstitusi sampe terjadi empat kali di tahun 2002 yang meliberalkan sistem politik kita sehingga menyebabkan politik biaya tinggi atau high cost political," jelasnya.

Andrianto yang merupakan tokoh aktivis Reformasi 1998, juga menyebutkan satu perbedaan nyata dari Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa dan era pemerintahan saat ini dalam memperlakukan oligarki.

"Semua kebutuhan sudah disediakan Pak Harto. Era dulu para oligarki dikontrol Pak Harto. Era sekarang oligarki yang kontrol pemerintah," pungkasnya.