Berita

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid/Net

Politik

Di Era Digitalisasi, Meutya Hafid: Kita Sadar Pentingnya Keamanan Data Pribadi

SENIN, 27 JUNI 2022 | 21:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pesatnya perkembangan teknologi dan kondisi pandemi Covid-19, membuat setiap orang harus bisa beradaptasi dengan peralihan aktivitas kehidupan di ruang digital.

Begitu dikatakan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Semuel A. Pangerapan dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator bertema webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema “Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)”, Senin (27/6).

Semakin berkembang teknologi di Indonesia hari ini, kata dia, menjadi tanda bahwa tranformasi digital juga berjalan selaras dan berkembang cepat.


"Dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka kehadiran teknologi digital menjadi kehidupan bermasyarakat yang kian mempertegas bahwa era percepatan transformasi digital sangat cepat," ujar Semuel.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengakui, saat ini transformasi ke era digital di Indonesia sudah berjalan walaupun masih belum 100 persen.

Namun begitu, legislator Partai Golkar ini mengingatkan, bahwa era digitalisasi memang mempermudah aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat

Tetapi, kata dia, potensi kejahatan siber pun kian terbuka di era masa kini. Untuk itu, DPR RI bersama Pemerintah, pada saat ini sedang mempercepat agar RUU PDP bisa segera tuntas dan disahkan.

"Ketika penduduk di Internet semakin banyak maka potensi kejahatan di internet akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, penting kita sadar akan keamanan penggunaan internet khususnya keamanan Penggunaan Data Pribadi (PDP)," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya