Berita

Sekjen Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Thobahul Aftoni/RMOL

Hukum

Dugaan Penistaan Agama Holywings, GPK Minta Polisi Tidak Berhenti di 6 Tersangka

SENIN, 27 JUNI 2022 | 21:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya diminta transparan dan menjujung tinggi asas keadilan dalam proses hukum Holywings. Sekjen Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Thobahul Aftoni mengatakan bahwa pihak Holywings diduga telah melakukan penistaan agama dengan promo dengan menggunakan nama 'Muhammad dan Maria'.

Menurut Aftoni, penetapan 6 tersangka dari karyawan Holywings perlu dikembangkan, apakah pelaku hanya pada mereka, atau ada pihak lainnya.

Aftoni meminta kepolisian juga menyidik lebih mendalam keterlibatan dari pihak manajemen dan owner. Ia melihat, sangat aneh dalam kebijakan perusahaan sekelas Holywings kegiatan promosi tanpa persetujuan manajemen.


"Apa betul tidak ada persetujuan dari pihak manajemen dan owner sebelum content promosi itu dipublikasikan di sosial media? Jangan sampai nanti polisi hanya berhenti di 6 tersangka ini saja padahal ada alat bukti lain yang mengarah keterlibatan pihak lain di Hollywings," katanya.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan oleh Holywings dalam promosi dengan menggunakan nama 'Muhammad' dan 'Maria' gratis minum bir di Hollywings beberapa hari yang lalu amat sangat melukai hati umat Islam.

Ia berpandangan apa yang dilakukan oleh manajemen bagian promosi Hollywings sangat berbahaya dan mengoyak kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Permintaan maaf oleh pihak Hollywings dan tabayyun yang dilakukan Hotman Paris Hutapea selaku salah satu pemegang saham Hollywings kepada tokoh agama Islam dan Pengurus MUI bagi GPK tidak cukup," tegasnya.

Aftoni juga meminta apabila terbukti ada keterlibatan dari pihak selain 6 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka maka harus ditindak tegas.

"Jika nanti terbukti ada keterlibatan pihak manajemen apalagi owner Hollwings dalam kasus ini, kami minta Gubernur Jakarta mencabut izin Hollywings," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya