Temui Gubernur Anies, Kakorlantas: Tidak Ada Biaya Perbaharuan Data Dokumen Kendaraan usai Perubahan Nama Jalan

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berikan respon cepat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengubah 22 nama ruas jalan dengan memakai nama tokoh betawi.

Perubahan nama ruas jalan itu, ditindaklanjuti Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi dengan menyambangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/6).

Firman datang bersama dengan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Dwi Budi Martono.

Setelah perubahan nama ruas jalan, Firman menyebutkan, pihak kepolisian tak mewajibkan para pengendara langsung mengubah surat tanda nomor kendaraan (STNK) bagi yang terdampak.

Namun, jika pengendara ingin melakukan perubahan data pada dokumen. Firman menegaskan, mereka tak akan dipungut biaya sepeserpun dalam pergantiannya.

“Kami akan mendukung seluruh kegiatan yang disampaikan Pak Gubernur, dan kami menyesuaikan nanti data kendaraan yang mana masyarakat yang harus terkena dampak pergantian nama jalannya tidak dikenakan wajib ganti STNK tapi data dari Gubernur yang akan kami gunakan jalan lama menjadi jalan apa,” tutur Firman.

Senada, Anies Baswedan menyebutkan bahwa adanya perubahan nama-nama jalan hingga dampak terhadap surat-surat kendaraan tak akan membebani masyarakat. Baik mengenai biaya maupun yang lainnya.

"Perubahan itu semua yang masih tercatat masih berlaku dan nanti secara bertahap dilakukan perubahan," kata Anies.

Anies resmi menetapkan sejumlah nama tokoh-tokoh Betawi menjadi nama jalan, gedung, dan perkampungan di Jakarta. Menurutnya, nama-nama tokoh Betawi menjadi nama jalan ini merupakan bentuk penghormatan atas sumbangsih mereka semasa hidup.