Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono/Net

Politik

Demokrat Ungkit Lagi Keberhasilan SBY Turunkan Warisan Kemiskinan Era Megawati

SENIN, 27 JUNI 2022 | 10:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrat tampak serius menanggapi sikap PDIP yang menolak bekerjasama dengan mereka pada Pilpres 2024 mendatang.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya menghargai pilihan dari setiap partai politik dalam menentukan koalisi atau bekerja sama untuk Pilpres 2024.

Dia paham bahwa setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan.


Herzaky lantas mengungkit kembali prioritas saat Partai Demokrat memimpin negeri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden.

“Rakyat pernah merasakan pemerintahan era Bu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi saat ini. Kalau era Demokrat yang memimpin, ketika Pak SBY menjadi presiden di tahun 2004-2014, prioritas kami jelas. Bela rakyat kecil, perjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat,” tegas Herzaky kepada wartawan, Senin (27/6).

Salah satu indikator SBY membela rakyat kecil adalah rakyat tidak perlu mengantre minyak goreng seperti saat ini dan harga sembakau terbilang terjangkau seta stabil.

“Tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini,” imbuhnya menegaskan.

Selain itu, Herzaky juga mengungkap bahwa kemiskinan turun drastis di era Presiden kejam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penduduk miskin berkurang hampir 9 juta.

“Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati. Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Ada pengurangan sangat signifikan,” tuturnya.

Sedangkan 5 tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24 hingga 26 juta. Bahkan, kata Herzaky, hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Sementara setelah pandemi Covid-19 atau di periode kedua Jokowi, justru sempat naik lagi ke 28 juta, dan sekarang 26 juta.

Begitu pula dengan pengangguran. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, pengangguran turun 3 jutaan. Era Jokowi 5 tahun pertama, hanya turun 140 ribuan. Bahkan, ketika pandemi, melonjak drastis penganggurannya.

“Karena itulah, kami, tentu akan memilih berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Berupaya agar harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, dan pengangguran berkurang drastis. Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya