Demokrat Hormati Perbedaan, Bukan Sekadar Jualan Slogan Pancasila tapi Kekalkan Polarisasi

Partai Demokrat ikut angkat bicara terkait sikap DPP PDIP yang menyatakan tidak akan berkoalisi dengan PKS pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal, dan pilihan dari setiap partai dalam menentukan koalisi.

Demokrat, kata Herzaky juga memiliki pandangan bahwa partainya menghargai setiap Parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan.

Detailnya, Rakyat pernah merasakan pemerintahan era Megawati, SBY, dan Presiden Jokowi saat ini. Dikatakan Herzaky, saat era Demokrat yang memimpin, SBY memprioritaskan membela rakyat kecil, perjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat.

"Rakyat tidak perlu antre minyak goreng. Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini," demikian penjelasan Herzaky, Minggu (26/6).

Selain itu, di era pemerintahan SBY, lemiskinan turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta. Apalagi, pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati.

"Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Ada pengurangan sangat signifikan," demikian penjelasan Herzaky.

Sementara itu, catatan Demokrat, selama 5 tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Dari data itu hampir tidak ada pengurangan dari era SBY.

"Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik lagi ke 28 juta, dan sekarang 26 juta," kata Herzaky.

Terkait dengan kawan koalisi, Demokrat, kata Herzaky akan memilih berkoalisi dengan sesama Parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Sesuai penegasan AHY sebagai Ketua Umum, Herzaky menjelaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai terbuka untuk semua, mengayomi semua, berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Demokrat menghormati perbedaan, dan mengedepankan toleransi. Bukan sekadar jualan slogan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi malah mengekalkan polarisasi dan politik identitas demi efek elektoral semata," pungkasnya.