Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/RMOL
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerukan rakyat menyusun koalisi sebagai koalisi rakyat bersatu untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.
Seruan itu disampaikan LaNyalla di acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul "Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu siang (26/6).
Dalam pidato kebangsaannya, La Nyalla menyebut bahwa tema diskusi itu bisa disingkat menjadi "Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan".
"Tema yang diangkat cukup menarik, 'Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan'. Ini kalau dalam kalimat yang lebih singkat, padat dan jelas adalah, Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!" tegas LaNyalla disambut tepuk tangan hadirin, Minggu siang (26/6).
Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan partai politik saat ini tengah sibuk menyusun koalisi. Karena katanya, pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah rakyat, bukan partai politik. Dan demokrasi, lanjutnya, harus menjadi alat rakyat. Bukan rakyat dijadikan alat demokrasi.
"Tidak masalah. Silahkan saja. Justru dari sini harus kita awali, rakyat juga bisa menyusun koalisi, yaitu koalisi rakyat bersatu untuk perubahan Indonesia yang lebih baik," kata LaNyalla.
LaNyalla meyakini, masih banyak kader partai politik yang memiliki idealisme. Namun, dengan mekanisme pemilihan anggota DPR yang memberikan peluang kepada peraih suara terbanyak, mereka seringkali tersingkir dalam pemilu karena keterbatasannya.
LaNyalla juga meyakini jika masih ada anggota DPR RI yang masih memiliki idealisme. Tetapi, dengan mekanisme satu suara fraksi dan aturan recall serta ancaman PAW, tentu melemahkan perjuangan tersebut.
"Sehingga harapan para pendiri bangsa agar tumbuh generasi yang lebih sempurna tidak terwujud. Karena hari ini yang tumbuh subur adalah oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik untuk menyandera kekuasaan agar negara tunduk dalam kendali mereka," terang LaNyalla.
Selain itu, LaNyalla meyakini bahwa saat ini bangsa Indonesia sudah tidak lagi mengerti kedalaman makna kata "Republik" yang dipilih oleh para pendiri bangsa. Padahal katanya, dalam kata Republik tersimpul makna filosofis yang sangat dalam, yakni Res-Publica, yang artinya kemaslahatan bersama dalam arti seluas-luasnya.
"Itulah mengapa kesadaran kebangsaan ini harus kita resonansikan kepada seluruh elemen bangsa ini. Bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali, karena rakyat adalah pemilik sah negara ini," tutur LaNyalla.
Selama menjadi Ketua DPD RI, LaNyalla mengaku sudah berkeliling ke 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Dari perjalanan itu, LaNyalla menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah, yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural yang sulit untuk dientaskan.
"Inilah yang menurut saya persoalan fundamental bangsa ini," tutur Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.
LaNyalla mengaku, pilihan tepat saat ini adalah terus mendorong kesadaran seluruh elemen bangsa kembali ke Pancasila. Mengembalikan konstitusi negara ini kepada nilai-nilai Pancasila yang tertulis di dalam naskah pembukaan konstitusi.
Menurut LaNyalla, sudah seharusnya Indonesia kembali kepada Pancasila, kembali kepada sistem demokrasi yang sesuai dengan watak dasar dan DNA asli bangsa Indonesia.
"Semoga ikhtiar kita untuk melakukan perubahan demi Indonesia yang lebih baik mendapat ridho dari Allah SWT. Sehingga ketidakadilan yang telah melampaui batas ini dapat kita akhiri dengan satu keyakinan, yaitu, Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!" pungkas LaNyalla.
Pada kesempatan ini, LaNyalla didampingi Senator asal Jawa Barat Eni Sumarni, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kepala Biro Pimpinan DPD RI, Sanherif Hutagaol.
Hadir pula Ketua KPI, Tito Roesbandi; Ketua Umum Gerakan Bela Negara Brigjend TNI (Purn) Purnomo; Tokoh Sunda sekaligus Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi SB dan sejumlah tokoh masyarakat; aktivis lintas elemen dan pegiat konstitusi.
Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah, Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat; Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman; Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Joko Juliantono; Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira; dan Pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah.
