Berita

Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat, Asep B Kurnia/Net

Nusantara

Ada Surat "Titip Siswa" dari Oknum DPRD Kota Bandung, Aa Maung: Harusnya Berikan Contoh yang Baik

SABTU, 25 JUNI 2022 | 02:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Beredarnya surat rekomendasi dari salah seorang anggota DPRD Kota Bandung kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat membuat geram banyak pihak. Salah satnya adalah Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat, Asep B Kurnia.

Surat dari anggota DPRD Kota Bandung berinisial E itu meminta Disdik Jabar menerima daftar siswa yang direkomendasikan ke salah satu SMKN di Kota Bandung.

Dalam surat bernomor 2029/R-A.DPRD/VI/2022, bertuliskan perihal aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Disdik Provinsi Jabar.


Aa Maung, begitu ia biasa disapa menegaskan, seharusnya sebagai anggota dewan bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bukan malah ikut 'menitipkan' siswa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Anggota dewan itu harusnya memberikan contoh yang baik bukan ikut-ikutan memberikan rekomendasi agar supaya memuluskan siswa bisa diterima," kata Aa Maung dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (24/6).

"Harusnya bisa mengkontrol hal-hal pelanggaran dalam pelakasanaan PPDB itu sendiri agar regulasi bisa berjalan dengan baik. Bukan sebaliknya menjadi oknum, kalaupun mau demikian harus berdasarkan atau dilengkapi dengan fakta atau data. Semisal, bahwa siswa yang direkomendasi itu terjadi kesalahan sistem dan layak untuk diterima," imbuhnya.

Dirinya sangat menyangkan dengan kejadian tersebut. Pasalnya, surat rekomendasi itu terdapat kop surat resmi DPRD Kota Bandung, dengan dalih aspirasi masyarakat ke Disdik Jabar.

"Saya berharap kepada anggota dewan kembali pada tupoksinya agar ikut mengontrol pelaksanaan sistem ini bisa berjalan baik," pungkas Aa Maung.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya