LSM Mauritania 'Reseau Unite pour le Developpement de Mauritanie' menyampaikan tiga pernyataan tertulis kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa yang menyesalkan situasi mengkhawatirkan yang terjadi di kamp-kamp Tindouf.
Presiden LSM tersebut, Mohamed Vall Barka, memaparkan bukti kepada Dewan Hak Asasi Manusia tentang situasi menyedihkan di mana milisi polisario dan inkubatornya Aljazair menyiksa dan menganiaya pengungsi dan anak-anak mereka. Milisi juga melakukan intimidasi dan penindasan kepada pembela hak asasi manusia di kamp-kamp Tindouf.
Dalam pernyataannya, Vall Barka menyampaikan pentingnya peram Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam mengkonsolidasikan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dan menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia. Konflik yang berlangsung lama ini merupakan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas, baik di Afrika Utara maupun di kawasan Sahel dan Sahara.
“Penduduk wilayah Sahara Barat mencari solusi damai yang melindungi mereka dari isolasi dan perpecahan yang mereka alami karena kamp dan tembok pemisah. Sejak 1976, keluarga Saharawi hidup dalam perpecahan karena desakan pihak-pihak yang berkonflik untuk tidak memberikan solusi konkrit untuk mencabut pengepungan terhadap para korban ini,†isi pernyataan LSM.
Konflik Sahara telah menjadi beban masyarakat internasional. Keseriusan dan kemampuan Dewan Hak Asasi Manusia untuk mendorong solusi diplomatik mulai dipertanyakan.
Dalam pernyataan pertama mengenai “Represi dan Intimidasi Pembela Hak Asasi Manusia di Aljazair dan Kamp Tidoufâ€, Vall Baraka menyoroti antara lain praktik korupsi yang dilakukan oleh aparat negara di Aljazair. Ia meminta penuntutan terhadap pelakunya, serta mempublikasikan semua temuan penyidikan kasus korupsi.
Ia juga menginginkan dihapusnya batasan kebebasan berekspresi, dan menyelaraskan hukumnya dengan standar internasional untuk menjamin akses gratis ke informasi.
Dalam poin kedua, Vall Baraka menekankan agar dihentikannya eksploitasi anak di Sahara Barat, dan agar masyarakat internasional tidak tinggal diam dan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab merekrut anak-anak di kamp tidak dibiarkan begitu saja.
"Kami menyerukan negara Aljazair untuk memenuhi semua kewajiban internasionalnya terhadap penduduk kamp dan untuk memastikan bahwa anak-anak menikmati hak mereka atas pendidikan dan kehidupan keluarga yang nyaman," katanya.
Dalam poin ketiga, Vall Baraka menekankan agar dunia internasional menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia di wilayah Sahara Barat oleh Maroko dan Aljazair dan dalam segala situasi. Kemudian memberikan kesempatan penting bagi kaum Shahrawi untuk menikmati kehidupan yang layak dan damai.
"Kami menganggap bahwa PBB secara langsung bertanggung jawab untuk menekan Aljazair untuk mengizinkan Polisario mencabut pengepungan di kamp-kamp dan untuk berinteraksi secara positif dengan upaya internasional untuk mewujudkan proses perdamaian yang serius dan realistis," tutupnya.
