Berita

Arief Poyuono di acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Modus Pembobolan Bank BUMN", Kamis (23/6)/Repro

Politik

FSP BUMN Bersatu Desak Kejagung Segera Selidiki Kasus Kredit Macet PT Titan Infra Energy

KAMIS, 23 JUNI 2022 | 19:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sudah sering mengatasi dugaan kredit macet, Kejaksaan Agung (Kejagung) diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait kredit macet PT Titan Infra Energy (Titan Group) ke Bank Mandiri.

Harapan itu disampaikan oleh oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono di acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk Modus Pembobolan Bank BUMN yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (23/6).

"Saya berharap, aparat hukum yang lain, terutama Kejaksaan Agung, kan sudah ada beberapa LSM yang melaporkan dengan bukti-bukti yang autentik kepada Kejaksaan Agung, terkait masalah kredit macet di PT Titan Infra Energy terhadap Bank Mandiri. Itu harus segera diperiksa," ujar Arief.


Karena kata Arief yang merupakan pihak yang turut melayangkan amicus curiae atau sahabat hakim kepada Hakim di sidang gugatan praperadilan PT Titan atas penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, Kejagung merupakan institusi yang paling hebat dalam pemberantasan korupsi.

"Terutama terhadap dana-dana yang ada di BUMN. Contoh ada kasus Asabri, Jiwasraya, sebelumnya Kejagung membongkar kredit macet PT CSI di Mandiri," kata Arief.

Dengan demikian, Arief berharap Kejagung juga dapat segera melakukan penyelidikan atas kasus kredit macet PT Titan terhadap Bank Mandiri.

Apalagi, laporan dari Bank Mandiri ke Bareskrim sudah dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah mengabulkan gugatan praperadilan PT Titan. Bahkan, laporan dari pihak lainnya juga sudah dihentikan proses penyelidikan dan penyidikannya.

"Saya harap Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan terhadap kredit macet PT Titan. Nanti kita buktikan, tidak masuk di Bareskrim, tapi bisa masuk di Kejaksaan Agung, yaitu tindak pidana korupsi," pungkas Arief.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya