Berita

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira/Net

Politik

Bhima Yudhistira: Presiden 2024 Harus Berani Tunda Proyek IKN

KAMIS, 23 JUNI 2022 | 15:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Proyek mercusuar yang menghabiskan anggaran negara harus dihentikan oleh Presiden RI yang terpilih dari hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Begitu diungkapkan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, menyampaikan sejumlah pokok pikiran tentang figur ideal Presiden RI 2024.

Bhima menjelaskan, salah satu proyek mercusuar yang digagas dan bahkan sudah dimulai pembangunan infrastruktur dasarnya adalah Ibukota Nusantara (IKN).


Menurutnya, proyek yang diperkirakan memakan anggaran hingga Rp 30 triliun untuk tahun 2023 tersebut justru memberikan dampak pada perputaran ekonomi di dalam negeri.

Pasalnya, proyek ini tidak dapat memberikan pengaruh pada penurunan biaya logistik yang membuat perekonomian Indonesia bisa memiliki daya saing yang tinggi di dunia.

"Berani menunda proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak pada penurunan biaya logistik sikap yang harus dimiliki capres atau presiden yang terpilih dari Pilpres 2024," ujar Bhima saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/6).

Maka dari itu, Bhima berharap sosok yang akan muncul dalam perhelatan Pilpres 2024 nanti bisa menyampaikan secara tegas terkait keberpihakannya pada pengembangan ekonomi nasional dengan cara membatalkan pembangunan proyek IKN.

"Itu berarti Presiden 2024 harus berani bilang tidak pada kelanjutan proyek IKN," demikian Bhima.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya