Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie/Net

Politik

Jerry Massie: Capres Andalan Rakyat Pantang Berkongsi dengan Oligarki

KAMIS, 23 JUNI 2022 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perhelatan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 diharapkan tidak lagi dikendalikan kelompok oligarki. Salah satu caranya bisa dilakukan figur-figur Capres yang akan dimajukan.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyampaikan harapan tersebut saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/6).

"Capres pantang berkongsi dengan oligarki, atau paling nyatanya menolak dicalonkan diri sebagai presiden dari Parpol yang berkongsi dengan oligarki," ujar Jerry.


Menurut doktor lulusan American Global University ini, pencalonan presiden di Indonesia sayangnya dibatasi oleh aturan di Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Aturan itu mensyaratkan Capres dan Cawapres diusung partai politik atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional pada pemilu sebelumnya.  

Maka dari itu, Jerry menyarankan kepada Capres yang berpotensi diusung oleh parpol atau gabungan parpol untuk memperhatikan beberapa hal untuk mencegah kendali oligarki di dalam Pilpres.

"Yang terpenting hindari politik uang, politik identitas, permainan politik oligarki lewat pendanaan, dan politik dinasti yang masih kuat menggurita cengkeramannya di Indonesia," tuturnya.

Di luar itu, Jerry mendorong lembaga negara terkait untuk ikut aktif mengawasi kucuran dana kampanye kepada Capres yang akan bertanding nantinya.

Dengan demikian, Capres yang maju bisa keluar dari pengaruh oligarki yang selama 8 tahun terakhir bisa mengarahkan arah kebijakan pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu.

"Tim PPATK dan OJK perlu turun tangan. Dan rekening Capres harus transparan. Siapa penyumbang dan berapa nominalnya? Saya kira jika perlu audit Parpol terutama donasi Capres," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya