Berita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, memberikan materi dalam pembekalan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 bagi Partai Garuda, Rabu (22/6)/RMOL

Politik

Firli Bahuri Minta Parpol Mampu Lahirkan Wakil Rakyat Tanpa Uang Rekomendasi

RABU, 22 JUNI 2022 | 11:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagai salah satu upaya menghilangkan korupsi di Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, meminta partai politik (parpol) untuk memformulasikan sistem agar melahirkan wakil rakyat tanpa adanya uang rekomendasi.

Hal itu merupakan pesan yang disampaikan Firli di acara pembekalan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 bagi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Rabu pagi (22/6).

Kegiatan kali ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Garuda, Ahmad Risha Sabana dan sekitar 60 pengurus DPP dan DPD. Bertempat Jakarta di Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.


Dalam acara pembekalan ini, Firli menyampaikan empat peran parpol yang dirumuskannya. Jika tidak memainkan empat peran penting parpol dengan baik, maka korupsi akan terus terjadi.

Pera pertama, kata Firli, parpol menguasai suara rakyat.

"Yang kedua, melahirkan wakil rakyat. Silakan Partai Garuda untuk merumuskan formulasi bagaimana melahirkan wakil rakyat tanpa mengeluarkan uang, tanpa ada donasi, tanpa ada uang untuk rekomendasi," ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (22/6).

Karena sampai saat ini, lanjut Firli, untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus ada uang rekomendasi. Sehingga, Firli mengajak parpol untuk menghilangkan kebiasaan itu.

"Mampukah partai-partai politik meniadakan uang untuk rekomendasi, uang untuk penetapan calon sementara dan calon tetap. Kalau itu masih ada, maka tidak akan pernah korupsi itu berhenti," tegas Firli.

Selanjutnya peran penting parpol adalah, menghasilkan para pemimpin dari tingkat Desa, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan Nasional.

"Kalau parpol memainkan peran ini dengan cara menuai dan menerima uang, maka korupsi pun tidak akan pernah bisa kita hentikan," tegas Firli lagi.

Kemudian yang keempat, parpol memiliki peran penting untuk menyusun regulasi dan seluruh peraturan perundang-undangan.

"Inilah empat peran penting partai politik," pungkas Firli.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya