Akar penyebab perekrutan dan wajib militer paksa anak-anak dalam konflik di Africa dan di Asia menjadi sorotan para peneliti dalam acara konferensi video bertema 'Situasi Prajurit Anak: Promosi dan Perlindungan Hak-hak Anak di Daerah Konflik, yang diselenggarakan baru-baru ini di Hotel Montrbrillant-Cornavin, Jenewa.
Puluhan peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, jurnalis, pakar, aktivis hak asasi manusia, peneliti, dan diplomat, hadir dalam acara ini.
Panelis dan peserta menganalisis secara rinci kelemahan pemajuan dan perlindungan hak-hak anak di daerah konflik, utamanya di wilayah Sahel, di timur Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Mali, Somalia, di Afghanistan (Baluchistan), di Suriah., di Irak, di Yaman, dan di Ukraina.
Acara yang diselenggarakan oleh Jaringan Komisi Independen untuk Hak Asasi Manusia di Afrika Utara (CIDH Africa) ini disiarkan di platform Zoom dalam kemitraan dengan Pertemuan Afrika untuk Pertahanan Hak Asasi Manusia (RADDHO) dan LSM CECIDE, menyatukan sekelompok tokoh hak asasi manusia internasional, pakar dan cendekiawan Afrika di bidang hak anak-anak.
Hadirin menyambut baik pengesahan undang-undang baru, seperti Kode Umum Anak di Chad, yang dimaksudkan sebagai kerangka kerja untuk perlindungan hak-hak anak dan reintegrasinya ke dalam sistem pendidikan setelah pengalaman traumatisnya.
President of the Southern Institute for Strategic Studies, Mina Ghazal, dan anggota Jaringan Uni Afrika untuk Keamanan Wanita Salwa Sahloul, memberikan statistik yang memberatkan tentang jumlah tentara anak yang diberdayakan dalam berbagai konflik, serta meningkatnya jumlah tentara gadis muda, yang juga digunakan sebagai budak seksual oleh kelompok-kelompok ekstremis di Suriah.
Konferensi tersebut juga membahas masalah kerangka normatif internasional dan kontinental yang menjamin hak-hak anak dan mengkriminalisasi perekrutan mereka.
Situasi anak-anak di kamp Tindouf dan kejahatan yang dialami anak-anak juga menjadi sorotan. Itu telah melanggar hak-hak dasar mereka, setelah dipaksa untuk mengangkat senjata dan direkrut oleh para pemimpin Polisario.
Di akhir simposium, semua peserta sepakat untuk dilakukan segera pencegahan perekrutan anak dan mengadili mereka yang bertanggung jawab.
