Sekjen Gerindra Tidak Menyangkal Proses Demokrasi Indonesia Masih Mahal

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang biaya politik yang masih mahal di Indonesia tidak disangkal oleh Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani bahkan menegaskan komitmen bahwa partai politik merupakan tempat dan sumber lahirnya pemimpin bangsa.

Penegasan komitmen ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani usai mengikuti pembekalan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022, yang diselenggarakan oleh KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang (20/6).

Muzani mengurai, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara pembekalan PCB mengingatkan soalnya biaya politik yang mahal. Bahkan, Alex menyebut berdasarkan hasil survei KPK, biaya untuk menjadi calon kepala daerah tingkat II atau Bupati/Walikota membutuhkan biaya sebesar Rp 20 hingga 30 miliar.

"Itu juga diingatkan kepada kami semua, misalnya biaya politik, baik pencalegan legislatif ataupun dalam pilkada beliau menyoroti itu," ujarnya kepada wartawan, Senin siang (20/6).

Muzani tidak menyangkal paparan Alex Marwata. Dia mengakui bahwa proses demokrasi, baik pilkada maupun pemilu, biayanya masih mahal. Sehingga, hal itu harus dihentikan.

"Dan kami mengakui bahwa proses demokrasi termasuk masih mahal, dan itu tidak boleh terjadi, salah satu yang beliau ingatkan adalah sebagai lembaga sumber pemimpin bangsa, partai politik harus bersama-sama mencegah itu," pungkas Muzani.