Dosen hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra/Net
Kinerja hukum di Indonesia kerap mendapat sorotan yang disebabkan kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Namun kini, Kejaksaan Agung mulai menampakkan cakrawala baru dalam perbaikan kinerja hukum melalui lembaga yang dipimpinnya.
Hal itu ditandai dengan keberanian Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang berani melakukan melakukan pembenahan, bersih-bersih institusi, dan berinisiatif mendobrak.
Begitu kata dosen hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/6).
“Semua itu ditandai dengan melakukan tindakan sanksi, termasuk melakukan pemeriksaan internal dengan menugaskan Jaksa Muda Pengawas dan penguatan operasi intelijen. Ini faktor penting yang semakin menguat demi menjaga fungsi dan kedudukan kejaksaan dalam menjaga kepentingan nasional,†tegasnya.
Menurutnya, kejaksaan kini seperti sedang berlari maraton mengaktualisasi fungsi dan kedudukannya menghadapi berbagai perkembangan dan kebutuhan permasalahan hukum baru. Mereka menghadapi penguasa maupun pengusaha yang berperilaku curang sehingga merugikan negara atau masyarakat.
Hal itu bisa dilihat dari kerja Jaksa Agung yang keberanian dengan menindak pelaku koruptor kakap, mengibarkan bendera perang dengan para mafia, mafia pelabuhan, mafia pupuk, dan mafia tanah dengan mengungkap banyak kasus korupsi besar.
“Ini bisa jadi preseden sekaligus terobosan kejaksaan misal berani dengan tuntutan hukuman mati, di mana penerapan hukuman mati dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi, seperti dalam kasus PT ASABRI dan Jiwasraya,†sambungnya.
Kehadiran Kejaksaan Agung kini dianggap menjadi ancaman dan
sparing partner lembaga hukum lainnya. Catatan keberanian ini tentunya menjadi momentum sekaligus membuat nama lembaga kejaksaan terdongkrak, untuk terus bekerja keras guna menegakkan hukum.
Momentum ini juga menjadi peluang dalam membangun komitmen kualitas penegakan hukum, sekaligus akan menimbulkan perlawanan yang tidak akan berakhir dari pihak-pihak tertentu, berupa serangan balik dari kelompok yang terganggu zona ruang geraknya.
“Ini konsekuensi atas prestasi dan keberanian Kejagung membongkar kasus korupsi dan mafia-mafia tertentu yang besar,†tutupnya.
