Pakar Komunikasi: Isu Pembelian Mortir dari Serbia Dirancang untuk Lemahkan Institusi BIN

Ada upaya melemahkan Badan Intelijen Negara (BIN) di balik beredarnya kabar pembelian sekitar 2.500 mortir dari Serbia untuk operasi di Papua pada tahun 2021.

Dikatakan pakar komunikasi Emrus Sihombing, di era serba bebas saat ini, sangat mungkin seseorang tidak bertanggung jawab sengaja melempar isu untuk merusak kredibilitas lembaga-lembaga tinggi negara.

“Pada era post-truth hari ini, banyak orang tidak bertanggungjawab, menebarkan berita palsu untuk merusak kepentingan umum, merusak ketentraman masyarakat, dan merusak negara," ujar Emrus Sihombing kepada wartawan, Sabtu (18/6).

"Itu yang saya lihat dengan menyebarkan informasi palsu tentang BIN menggunakan mortir dari Serbia itu di Papua," imbuh Emrus.

Pengajar di Universita Pelita Harapan itu mengatakan, konsep penyesatan informasi memang sangat mudah dilakukan. Tidak jarang, kata dia, informasi yang tidak benar itu memang dirancang atau direncanakan dengan tujuan pelemahan pada targetnya.

“Dalam teori komunikasi, disinformasi itu sesuatu yang dirancang dan dilakukan dengan sengaja. Jadi, tidak mungkin isu itu muncul begitu saja tanpa ada yang berkepentingan dan dengan sengaja melancarkannya," terangnya.

Badan Intelijen Negara (BIN) juga memastikan bahwa laporan Conflict Armament Research (CAR) atau kelompok pemantau senjata berbasis di London, membeli sekitar 2.500 mortir dari Serbia untuk operasi di Papua pada 2021 silam tidak benar.

Deputi II Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN Mayjen TNI Edmil Nurjamil menegaskan, pihaknya tidak memiliki peralatan tersebut.

Ia menyampaikan senjata artileri yang ditemukan di Papua merupakan milik TNI. BIN, kata dia, tidak pernah membeli mortir dari Serbia seperti yang diisukan.

"Nggaklah. Ya itu kan pangdamnya sudah mengakui itu senjata TNI. Kita nggak main-main begitu, Mas. Panglima Kodam itu. Kan sudah menyampaikan," tandasnya.