Berita

Aksi teatrikal di Mahkamah Konstitusi (MK)/Net

Politik

Sindir Pernikahan Anwar Usman-Idayati, Seniman Gelar Teatrikal Mahkamah Kasur

JUMAT, 17 JUNI 2022 | 15:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati mengundang aksi protes dari kelompok seniman di Jakarta.

Mengatasnamakan diri sebagai Komunitas Teater Planet Senen, belasan orang menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (17/6).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, aksi teatrikal berlangsung selama sekitar 20 menit dan memperlihatkan 3 pemeran utama dalam adegan teatrikal ini.


Pemeran pertama adalah seorang lelaki yang didandani layaknya badut, di mana wajahnya dicat putih dan bagian bibirnya dibubuhi warna merah. Pemeran pria ini juga menggunakan ikat kepala bertuliskan "Rakyat", seolah sedang berorasi.

Sementara, dua pemeran lainnya terlihat sebagai pasangan suami istri yang beradegan mesra.

Dalam adegan tersebut, sang suami mengenakan setelan kemeja putih bercelana bahan hitam. Dia tampak menenteng baju mirip pakaian yang kerap dikenakan hakim berwarna hitam merah.

Sementara si pemeran wanita, tampak mengenakan catok rambut dengan daster panjang menyambut sang suami pulang. Kemudian, mereka berdua beradegan saling berbicara di atas kasur.

Koordinator lapangan aksi, Dompak Halomon Tambunan menjelaskan, para seniman merasa gelisah mellihat situasi MK hari ini yang sudah terdegradasi dengan politik akibat pernikahan Anwar Usman dan adik presiden.

"Kita harus bicara realita, MK hari ini jadi masalah keluarga, itu kenyataan. Suka tidak suka itu terjadi. Artinya kita menyuarakan lewat sisi teater," ujar Dompak saat ditemui di depan Gedung MK seusai gelaran teater.

Lebih lanjut, Dompak memberikan contoh konkret dari ketidaknormalan putusan-putusan MK dalam beberapa waktu belakangan ini.

"Dari adegan tadi, sebenarnya sang istri mengatakan bahwa keputusan MK menolak JR minyak goreng, omnibus law, presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) itu ditolak. Sepertinya itu dibicarakan dalam rumah tangga," katanya.

"Itu KKN banget, kita (MK) kan dibilang anti-KKN, tapi itu jadi slogan saja. Praktiknya seperti itu (KKN)," tandas Dompak.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pertunjukan ‘Ada Apa dengan Srimulat’ Sukses Kocok Perut Penonton

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:57

Peran Indonesia dalam Meredam Konflik Thailand-Kamboja

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:33

Truk Pengangkut Keramik Alami Rem Blong Hantam Sejumlah Sepeda Motor

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:13

Berdoa dalam Misi Kemanusiaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:59

Mualem Didoakan Banyak Netizen: Calon Presiden NKRI

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:36

TNI AL Amankan Kapal Niaga Tanpa Awak Terdampar di Kabupaten Lingga

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:24

Proyek Melaka-Dumai untuk Rakyat atau Oligarki?

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:58

Wagub Sumbar Apresiasi Kiprah Karang Taruna Membangun Masyarakat

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:34

Kinerja Polri di Bawah Listyo Sigit Dinilai Moncer Sepanjang 2025

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:19

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya