Berita

Aksi teatrikal di Mahkamah Konstitusi (MK)/Net

Politik

Sindir Pernikahan Anwar Usman-Idayati, Seniman Gelar Teatrikal Mahkamah Kasur

JUMAT, 17 JUNI 2022 | 15:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati mengundang aksi protes dari kelompok seniman di Jakarta.

Mengatasnamakan diri sebagai Komunitas Teater Planet Senen, belasan orang menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (17/6).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, aksi teatrikal berlangsung selama sekitar 20 menit dan memperlihatkan 3 pemeran utama dalam adegan teatrikal ini.


Pemeran pertama adalah seorang lelaki yang didandani layaknya badut, di mana wajahnya dicat putih dan bagian bibirnya dibubuhi warna merah. Pemeran pria ini juga menggunakan ikat kepala bertuliskan "Rakyat", seolah sedang berorasi.

Sementara, dua pemeran lainnya terlihat sebagai pasangan suami istri yang beradegan mesra.

Dalam adegan tersebut, sang suami mengenakan setelan kemeja putih bercelana bahan hitam. Dia tampak menenteng baju mirip pakaian yang kerap dikenakan hakim berwarna hitam merah.

Sementara si pemeran wanita, tampak mengenakan catok rambut dengan daster panjang menyambut sang suami pulang. Kemudian, mereka berdua beradegan saling berbicara di atas kasur.

Koordinator lapangan aksi, Dompak Halomon Tambunan menjelaskan, para seniman merasa gelisah mellihat situasi MK hari ini yang sudah terdegradasi dengan politik akibat pernikahan Anwar Usman dan adik presiden.

"Kita harus bicara realita, MK hari ini jadi masalah keluarga, itu kenyataan. Suka tidak suka itu terjadi. Artinya kita menyuarakan lewat sisi teater," ujar Dompak saat ditemui di depan Gedung MK seusai gelaran teater.

Lebih lanjut, Dompak memberikan contoh konkret dari ketidaknormalan putusan-putusan MK dalam beberapa waktu belakangan ini.

"Dari adegan tadi, sebenarnya sang istri mengatakan bahwa keputusan MK menolak JR minyak goreng, omnibus law, presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) itu ditolak. Sepertinya itu dibicarakan dalam rumah tangga," katanya.

"Itu KKN banget, kita (MK) kan dibilang anti-KKN, tapi itu jadi slogan saja. Praktiknya seperti itu (KKN)," tandas Dompak.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya