Kalau Tak Bisa Buktikan Posisi Mendag Bukan Titipan Politis, Zulhas Sebaiknya Mundur

Masa 100 hari ke depan menjadi tantangan bagi Zulkifli Hasan untuk membuktikan kinerjanya, terutama di bidang perdagangan. Sekaligus membuktikan bahwa jabatan Menteri Perdagangan yang diamanahkan Presiden Joko Widodo kepadanya bukan hadiah politis.

"Saya kira (Zulhas) kita kasih waktu 100 hari ke depan, karena ini kan pilihan Presiden (Jokowi)," ujar Direktur of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat siang (17/6).

Salah satu yang akan menjadi tuntutan rakyat dalam 100 hari kerja Zulhas, menurut Bhima, adalah terkait dengan penyelesaian masalah minyak goreng (migor) yang sudah berlarut-larut.

"Dalam 100 hari ke depan, apakah persoalan paling sederhana seperti minyak goreng secara nasional harganya bisa turun ke harga eceran tertinggi (Rp 14 ribu per liter), dan rantai distribusinya bisa dibenahi," katanya.

Bhima juga melihat tantangan kerja lain yang akan dihadapi Zulhas. Yaitu meningkatkan kinerja ekspor dalam negeri yang memiliki nilai tambah lebih.

"Dan dari sisi ekspor 100 ke depan diharapkan dengan tekanan resesi ekonomi di AS, juga fluktuasi permintaan secara global, kinerja ekspornya itu bisa lebih berkualitas," tutur Bhima.

"Jadi bukan hanya sekadar neraca perdagangannya gemuk karena ekspor komoditas, tapi juga ekspor yang bernilai tambah, atau ekspor dari barang produksi," sambungnya.

Lebih lanjut, Bhima menyayangkan jabatan mendag yang seharusnya diemban oleh seorang profesional justru dipilih Jokowi dari orang parpol.

Meski begitu, ia memberikan jangka waktu kepada Ketua Umum PAN tersebut untuk membuktikan bahwa jabatannya bukan hanya sekadar hadiah politis lantaran bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi.

"Yang perlu dilihat bagaiamana 100 hari ke depan Pak Zulhas bisa membuktikan ke publik bahwa pos Kemendag ini bukan titipan politis, tapi diisi orang yang tepat. Kalau tidak sebaiknya mundur," demikian Bhima.