Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Repro

Politik

Hanya Bagi-bagi Jabatan, Posisi Wamen Bakal Tambah Beban Negara

JUMAT, 17 JUNI 2022 | 11:16 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pelantikan tiga Wakil Menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju dinilai hanya bagi-bagi kekuasaan untuk Partai Koalisi yang belum mendapatkan jatah kursi.

Pasalnya, pengangkatan wamen ini tidak ada hubungannya dengan kinerja kementerian terkait di pemerintahan Jokowi.

Adapun wamen yang dilantik Jokowi pada Rabu kemarin (15/6) adalah Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.


Ketiganya merupakan politisi dari partai koalisi pemerintahan Jokowi. Sehingga, pengangkatan tiga wamen yang dilakukan pemerintah terasa sekali hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Begitu disampaikan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (17/6).

"Ya saya melihat itu bagian dari akomodasi kepentingan dan politik. Tidak ada sama sekali dengan persoalan kinerja. Artinya ini bagi-bagi jabatan terkait dengan wamen, jadi ya biasa saja dalam politik, kita harus terima," papar Ujang.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu juga menilai, pengangkatan wamen seharusnya bisa memberikan dampak positif terhadap kinerja dari kementerian tersebut.

Karena, fakta di lapangan, wamen yang selama ini menduduki kursi di pemerintahan Jokowi tidak terlihat kinerjanya.

'Yang paling penting itu bagaimana kinerja kementerian bisa terangkat, bisa bagus, tapi hari-harinya wamen ini tidak kedengaran, tidak jelas kinerjanya, apalagi ditambah. Ini menjadi beban negara," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya