Berita

Presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net

Politik

Singgung Kejatuhan Bung Karno dan Pak Harto, JK: Yang Ingin Ubah Jadi 3 Periode Itu Melanggar Cita-cita Utama Reformasi

KAMIS, 16 JUNI 2022 | 18:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Reformasi sama dengan restorasi yang digaungkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat membentuk partai. Yaitu untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik.

Begitu kata mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) saat acara Seminar Kebangsaan yang digelar Dewan Pakar Pusat Partai Nasdem di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Senayan, Kamis (16/6).

Mulanya, Jusuf Kalla menyinggung tentang sejarah kepemimpinan masa lalu bangsa Indonesia. Di mana Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden kedua RI Soeharto menjabat terlalu lama hingga akhirnya digulingkan oleh rakyat.


Soekarno, katanya, menjabat hingga 22 tahun. Sementara Soeharto selama 32 tahun.   

“Kedua presiden itu jatuh karena masalah didemo masyarakat,” ujarnya.

Atas alasan itu, dibutuhkan sebuah perubahan, yang oleh Nasdem kini disebut sebagai restorasi. Artinya, tekad Nasdem dalam melakukan gerakan restorasi patut untuk didukung.

"Itulah yang kita ingin capai dalam masalah-masalah ini,” imbuhnya,

Di era reformasi, kata JK, para pemimpin Indonesia hanya diperbolehkan memimpin dua kali lima tahun. Atas alasan itu, jika memang ada yang ingin presiden menjabat 3 periode, maka hal itu melanggar cita-cita utama reformasi.

“Kalau ada yang ingin mengubah jadi 3 periode, itu melanggar cita-cita utama (reformasi). Karena salah satu hal yang diubah (saat reformasi soal periodisasi presiden). Saya (dulu) anggota MPR. Kita hanya ingin itu diubah, lainnya nggak perlu sampai diamandemen,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya