Kartu Prakerja, Catatan Sukses Pemerintah Mentransformasi Pelayanan Publik

Program Kartu Prakerja menjadi kisah sukses pemerintah dalam mentransformasikan pelayanan publik. Ekosistem pembelajaran berbasis kemitraan di Kartu Prakerja juga dibangun dengan melibatkan ratusan pemangku kepentingan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini ratusan pemangku kepentingan terhubung melalui ekosistem.

"Lebih dari 12 juta penerima Kartu Prakerja di 514 kabupaten/kota jugat telah mendaftar, mengikuti kursus pelatihan, menerima sertifikat, mencari lowongan pekerjaan, dan melamar pekerjaan. Semuanya dilakukan 100% secara online, tanpa batasan ruang dan waktu,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/6).

Kartu Prakerja juga menawarkan insentif pasca pelatihan melalui berbagai bank dan perusahaan fintech. Penerima bisa memilih saluran pembayaran dari Bank BNI, BCA, LinkAja, OVO, GoPay, atau Dana.

Kartu Prakerja adalah pelopor pembayaran Government-to-Person (G2P) yang memanfaatkan fintech. Ini adalah salah satu cara Kartu Prakerja berperan dalam mempercepat inklusi keuangan.

Sebelum penelitian bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan World Bank, Program Kartu Prakerja telah diteliti berbagai pihak independen. Salah satunya J-PAL South East Asia dan Presisi.

Studi Presisi didukung Badan Kebijakan Fiskal, UNDP, dan Pemerintah Jepang yang telah menemukan bukti ilmiah bahwa penerima manfaat perempuan, yang tinggal di luar Jawa, dan yang lulusan SMA atau lebih tinggi sangat terbantu dengan Kartu Prakerja.

Namun demikian, Airlangga menyadari Program Kartu Prakerja masih harus disempurnakan.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari berbagai mitra, di antaranya BI, United Nations, World Bank, kementerian dan lembaga Indonesia, Pemda, universitas, LSM, Aftech, dan stakeholders lainnya untuk menuju visi Indonesia emas,” tutup Ketua Umum Partai Golkar ini.